Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perspektif Undang-Undang sistem peradilan pidana anak dan peradilan adat Aceh

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak mengartur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum. Mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Selain itu, di Aceh, hukum adat juga turut mengatur penyelesaian berbagai kasus, termasuk anak-anak di dalamnya. Penelitian ini bertolak kepada ketidak adaanya aturan secara spesifik tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik di dalam Peradilan Adat di Aceh. Dengan demikian, sangat di mungkinkan hak-hak anak akan terabaikan dan tidak terjamin. Keadaan ini sangat rawan terhadap tidak terlindunginya anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan adat di Aceh. Berdasarkan pokok pemikiran diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: (1) Bagaimana Perlindungan terhadap anak yang berkonflik menurut UU 11 tahun 2012 tentang SPPA; (2) Bagaimana perlindungan terhadap anak yang berkonflik menurut Peradilan adat; (3) Bagaimana relevansi antara keduanya terhadap Perlindungan Anak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode descriptive analysis dengan pendekatan normatif yuridis, dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber data, yaitu UU No. 11 tahun 2012 itu sendiri dan berbagai peraturan yang mengatur hukum adat Aceh terkait penyelesaian perkara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research yakni meneliti UU No. 11 tahun 2012 itu sendiri dan berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Dalam proses litigasi, misalnya, anak harus dibedakan penanganannya dari orang dewasa. Kemudian, menekankan aspek non litigasi melalui diversi. Kemudian, bagi aparat penegak hukum yang menangani anak haruslah yang telah mengikuti pelatihan khusus untuk itu. dan adanya pendamping. Adapun secara hukum adat Aceh sebenarnya telah diatur apa saja kewenangan yang dapat diselesaikan secara adat, namun belum mengatur bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak secara khusus. Dengan demikian, yang dapat dijadikan relevansi kajian ini teradap hukum adat Aceh adalah perlu diadopsi ketentuan dalam UU No. 11 tahun 2012 menjadi bagian dari hukum Adat Aceh