Nilai-nilai hukum tentang ketentuan rujuk di hadapan pegawai pencatat nikah: Studi hukum tentang aspek filosofis, sosiologis dan yuridis pasal 167 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 167 ayat (1) dan (2) memaknai ketentuan rujuk, bahwa rujuk dilakukan oleh mantan suami dan mantan istri di hadapan pegawai pencatat nikah, sedangkan dalam nash baik yang terdapat dalam Al-qur’an maupun hadits tidak ada yang memerintahkan bahwa rujuk harus dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, karena dari dalil rujuk yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun hadits maknanya umum, artinya rujuk dapat dilakukan tanpa harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah, sebagaimana yang disebutkan dalam KHI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang prosedur rujuk yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui nilai-nilai hukum yang terdapat dalam pasal penjelasan pasal 167 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga dapat diketahui maksud diterapkannya pasal yang mengatur tentang rujuk tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian content analysis (analisis isi). Karena dalam penelitian ini memfokuskan kepada penjelasan pasal 167 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari nilai-nilai hukum yang terdapat dalam pasal tersebut seperti aspek filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga dapat diketahui penjelasan maupun maksud diterapkannya pasal 167 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Hasil dari penelitian mengenai nilai-nilai hukum yang mengatur tentang pelaksanaan rujuk yang harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah baik dari aspek filosofis maupun sosiologis adalah bahwa aturan tersebut merupakan suatu terobosan baru dalam Hukum Islam dan memiliki berbagai tujuan seperti memelihara keutuhan hubungan suami istri dari tuduhan dan fitnah masyarakat, tertib administrasi proses rujuk sehingga setelah terjadinya rujuk ada satu bukti, yaitu buku pendaftaran rujuk serta untuk mengabarkan kepada masyarakat bahwa pasangan suami istri telah melakukan rujuk dengan adanya bukti telah terjadinya rujuk. Adapun secara yurdis, Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu pedoman bagi umat Islam mempunyai otoritas dalam menentukan dan mengatur permasalahan umat Islam di Indonesia tidak terkecuali masalah rujuk yang kemudian ketentuan tersebut bersifat memaksa dan wajib ditaati oleh setiap pasangan suami istri yang hendak melaksanakan rujuk. Dengan demikian, peraturan mengenai prosedur rujuk yang mengharuskan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) dan (2) sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan zaman