Sanksi bagi orang yang terlibat dalam organisasi teroris perspektif hukum pidana Islam

Peristiwa aksi pengeboman belakangan ini menjadi isu yang paling disoroti masyarakat dunia. Beberapa tempat pengeboman terjadi ditempat umum, pada suatu konser bahkan tempat peribadatan. Perkembangan terorisme mengalami perubahan pola yang dinamis dalam bentuk modus, rekrutmen, propaganda maupun jaringannya. Indonesia menjadi negara yang dijadikan target jaringan terorisme untuk memperluas keterlibatan organisasinya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang membahas tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai perubahan Undang Undang sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur, dimensi, dan aspek keterlibatan dalam Terorisme. Tujuan lainnya untuk mengetahui Jenis Jarimah yang sesuai bagi orang yang terlibat dalam organisasi terorisme dan untuk mengetahui pandangan dalam Hukum Pidana Islam tentang penjatuhan pidana kepada pelaku keterlibatan organisasi terorisme. Mengenai kajian teori yang berkaitan dengan Sanksi keterlibatan dalam Organisasi Teroris, Hukum pidana islam secara umum menjelaskan tindak pidana terorisme termasuk dalam jarimah hudud Al-Bagyu atau pemberontakan. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni Teori Relatif. Penjatuhan pidana dan pelaksanaannya bertujuan agar upaya preventif terlaksana dengan kata lain untuk mencegah terpidana tidak mengulangi kejahatan dimasa mendatang. Disamping itu, Teori Absolut mengakui bahwa penjatuhan sanksi tersebut untuk pembalasan atas perbuatan pelaku yang merugikan banyak kepentingan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi) yaitu dengan menganalisis suatu dokumen atau data yang bersifat normative dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya mengenai tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normative) sebagai metode menelaah bahan hukum kajian pustaka. Hasil penelitian ini adalah pertama keterlibatan dalam organisasi teroris meliputi orang yang ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan aksi terorisme serta unsur teror dengan cara menakut nakuti masyarakat dan penggunaan senjata. Kedua, perbuatan tersebut masuk dalam unsur Jarimah Hudud dalam kategori Al-Bagyu atau Tindak Pidana Pemberontakan Ketiga, Sanksi dalam Hukum Pidana Islam yang pantas bagi pelaku yakni Uqubah Ta’zir adalah sanksi penjara, pengasingan sebagai sanksi pokok dan Sanksi tambahan berupa peringatan keras