Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum POLRESTABES Bandung

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut UUPKDRT secara tidak langsung menimbulkan dampak buruk bagi korban maupun bagi pelaku. Berdasarkan data meningkatnya angka kriminalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga dari 2014 sampai dengan 2016 di Kota Bandung merupakan suatu perhatian khusus dimana terdapat suatu penyimpangan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Indonesia sebagai Negara hukum tentunya akan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 4 UUPKDRT. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dihubungkan dengan UUPKDRT di wilayah hukum POLRESTABES Bandung; kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian POLRESTABES Bandung. Bertolak dari kerangka pemikiran bahwa dalam penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh G. P Hoefnagels terdiri dari upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal sendiri lebih dititik beratkan pada sifat represif. Sedangkan upaya non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data-data yang relevan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada data primer dari sumber pertama yang berupa hasil wawancara, data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum POLRESTABES Bandung belum sepenuhnya maksimal yang dilakukan baik secara represif maupun secara preventif. kendala yang dihadapi oleh Kepolisian POLRESTABES Bandung meliputi kendala internal terjadi perbedaan pandangan hukum dikalangan penyidik, serta kendala ekternal kurangnya alat bukti dan harapan dari para pihak berperkara yang kurang puas terhadap penegakan hukum. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala antara lain terhadap kendala internal dengan mematuhi SOP agar terjadi keastuan pandangan dalam penyidik, sedangkan untuk mengatasi kendala eksternal antara lain a. Mengusahakan dalam pencarian alat bukti yang sesuai dengan KUHAP sedikitnya 2 dari 5 alat bukti; b. mengupayakan kegiatan bimbingan dan pencerahan kepada masyarakat akan pentingnya kecakapan dan ketaatan hukum