Hubungan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam penataan ruang di kawasan Bandung Utara dihubungkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman pengendalian kawasan Bandung Utara sebagai kawasan strategis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pembangunan pemukiman di Kawasan Bandung Utara. Kawasan Bandung Utara merupakan daerah perbukitan yang memiliki pesona panorama dan pemandangan yang indah. Rusaknya pembangunan tersebut berdampak pada lingkungan sekitarnya padahal berkenaan dengan hal itu terdapat Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kewenangan dan hubungan kewenangan dan konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam penataan ruang di Kawasan Bandung Utara sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Spesifikasi Penelitian adalah Deskripsi Analisis, Tekhnik Pengumpulan Data yang digunakan Penulis adalah studi kepustakaan, wawancara, Analisis Data, data yang digunakan Kualitatif. Sumber Data yang digunakan Data Primer dan Data Skunder. dilakukan dengan cara menelaah, mengutip, mengkaji dan mempelajari ketentuan peraturan-peraturan, perundang-undangan terutama Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis yang menyangkut dalam masalah penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kewenangan dalam penataan ruang antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bandung adalah secara berkesenjangan dalam hirarkis perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kewenangan Pemerintah Kota Bandung adalah berwenang dalam hal pengaturan, pembinaan, pengawasan, pemberian izin pembangunan, dan menyebarluaskan informasi. Sedangkan pemerintah provinsi berwenang dalam hal pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan rekomendasi izin lokasi pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung belum secara konsisten menegakkan aturan Pasal 56 Perda Nomor 2 tahun 2016 di Kawasan Bandung Utara. terbukti dengan adanya pembangunan sebelum keluarnya rekomendasi dari Pemerintah Provinsi