Percaraian tanpa sidang di Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang

Perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan keretakan rumah tangga. Menurut fikih talak dapat dilakukan kapan dan dimana saja sedangkan menurut Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Prakteknya perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama masih di lakukan oleh sebagian masyarakat Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang, hal tersebut tentu berbeda dengan peraturan perceraian yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Latar belakang dan proses perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang, 2. Tinjauan yuridis normatif fikih dan Perundang-undangan terhadap perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang, 3. Dampak dari perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang. Kerangka teori penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data primernya adalah 5 orang responden yang melakukan perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama dan 1 orang Amil/Lebe Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang. Sedangkan sumber data sekundernya adalah berbagai referensi kepustakaan berupa buku-buku sebagai tinjauan teoritis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) a. Latar Belakang terjadinya perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang adalah: faktor kurangnya ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor proses penyelesaian di Pengadilan yang terkesan ribet, dan faktor minimnya kesadaran hukum, adapun b. Proses perceraiannya dari kelima responden dilakukan dengan dua cara yaitu secara kekeluargaan dan melalui mediasi kepada amil atau tokoh agama dengan dibuatkan bukti surat pernyataan ikrar talak diatas materai (2) Tinjauan yuridis normatif bahwa perceraian tanpa di Pengadilan Agama dianggap sah menurut fikih sedangkan menurut Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum karena menyalahi prosedur perundang-undangan, adapun (3) Dampak perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang berimplikasi pada hak mantan suami yang sulit untuk menikah lagi karena tidak memiliki bukti akta cerai yang sah, hak mantan isteri yang juga sulit untuk menikah lagi serta tidak terpenuhinyahak mantan isteri seperti nafkah iddah dan mut’ah, dan hak anak kurang terpenuhi karena haknya tidak diberikan secara teratur pasca perceraian tanpa sidang di Pengadilan Agama antara ayah dan ibunya