Tindak pidana perampokan dalam Pasal 365 KUHP menurut perspektif Fiqih Jinayah.

Salah satu bentuk kejahatan yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda maupun jiwa adalah perampokan. Kejahatan tersebut pada dasarnya perbuatan mencuri yang dilakukan secara terang-terangan dilakukan menggunakan ancaman maupun kekerasan yang mana dalam perspektif pemidanaannya mempunyai perbedaan antara ketentuan Pasal 365 KUHP dengan ketentuan jarimah hirabah fiqh jinayah, baik dari segi tindakan, pelaku, maupun sanksinya yang berpengaruh terhadap keefektifan dalam memasyarakatkan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, memahami dan menemukan konsep tindak pidana perampokan dalam KUHP pasal 365 dan fiqih jinayah dari konsep pemidanaanya yang menjadikan kedua jenis hukum tersebut memiliki perbedaan dalam tujuan pemidanaannya. Hukum pada dasarnya diciptakan mempunyai tujuan untuk merealisir kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghindari kemudlaratan bagi manusia. Dalam merealisir kemaslahatan tersebut berdasar pada penelitian ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemberian besar kecilnya hukuman pidana harus sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum, mengajak segala kebaikan menolak segala kerusakan dalam kehidupan masyarakat serta mewujudkan kehidupan yang berkeadilan secara merata. Penelitian ini menggunakan penelitian kajian pustaka (library research). Data-data yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan, yang kemudian dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan sanksi tindak pidana perampokan menurut KUHP dan Fiqh Jinayah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekan normatif yuridis, yaitu meneliti masalah dalam bingkai norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum pidana islam dan hukum pidana positif Hasil Penelitian, Tindak pidana perampokan yang terdapat dalam KUHP pasal 365 dan Fiqh Jinayah adalah sebuah rumusan penataan atau pengkondisian masyarakat demi tercapainya suatu bangsa yang berkeadilan, aman secara pribadi maupun kelompok. Sementara diantara konsep KUHP dan Fiqh Jinayah terdapat perbedaan dalam tujuan pemberian hukuman atau pemidanaannya bagi Pelaku Perampokan. Dalam KUHP mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu: pertama, untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik) dan kedua, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern). Sedangkan menurut Fiqh Jinayah mengenai tujuan pemidanaannya adalah “pertama, pencegahan serta balasan (ar-radu waz zahru) dan kedua, adalah perbaikan dan pengajaran (al-ishlah wat-tahdzib)” selain itu juga berhubungan dengan maqashid as-syari’ah yang terdiri dari hifd ad-din (menjaga agama), hifd aql (menjaga akal), hifd nafs (menjaga jiwa), hifd mal (menjaga harta), dan hifd nasab (menjaga keturunan