Peristiwa penolakan RUU Perkawinan Tahun 1973-1974 di Indonesia

Peraturan hukum di Indonesia merupakan salah satu bagian penting dalam proses terbentuknya sejarah hukum, seperti rancangan undang-undang tentang perkawinan. Mengenai RUU Perkawinan yang diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1973 menimbulkan perdebatan diantara kalangan umat Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum rancangan undang-undang perkawinan dalam perspektif sejarah dan bagaimana penolakan terhadap rancangan undang-undang perkawinan tahun 1973-1974. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peristiwa penolakan rancangan undang-undang perkawinan tahun 1973-1974 di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 1) heuristik, kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah atau evidensi sejarah; 2) kritik, proses verifikasi sumber yang telah didapatkan untuk memperoleh otentisitas dan kredibilitas dari sumber tersebut; 3) interpretasi, suatu kegiatan penafsiran atas data untuk menemukan makna-makna yang saling berhubungan yang telah diperoleh peneliti dari hasil penelitian; dan 4) historiografi, tahapan terakhir dalam metode sejarah, historiografi ini merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1973, kondisi masyarakat Indonesia terutama kalangan masyarakat yang beragama Islam sedang dalam keadaan lemah di bidang agama. Munculnya RUU Perkawinan tahun 1973 menimbulkan kontroversi dahsyat dalam kalangan masyarakat yang beragama Islam di Indonesia, karena dalam RUU Perkawinan tersebut terdapat beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Namun hal demikian tidak menjadikan kalangan umat Islam patuh begitu saja terhadap RUU Perkawinan tersebut. Pembahasan RUU perkawinan 1973 mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan reaksi dari fihak-fihak dan menyebabkan memperlambat proses pembentukan Undang-undang perkawinan