Agama dalam Naskah Haluan Negara sebagai rujukan pembangunan nasional

Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara secara jelas mengatur eksistensi agama dalam kehidupan bernegara, yang diwujudkan melalui bentuk adopsi lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara serta adopsi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem nasional dan kebijakan publik. Hubungan antara agama dengan negara merupakan hubungan yang bersifat intersectional, yang berarti adanya hubungan persinggungan antara agama dan negara, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak juga sepenuhnya terpisah. Legitimasi agama tetap diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diharapkan menjadi penentu integrasi bangsa, sebagai sumber etika penyelenggaraan negara, sehingga akhirnya menjadi haluan bagi pengembangan pembangunan nasional. Nilai-nilai religius diharapkan juga dapat memberikan motivasi positif dan menjadi arah tujuan dalam seluruh kegiatan pembangunan. Keyakinan spiritual yang muncul dari ketaatan kepada agama diharapkan dapat menjadi penentu arah pembangunan yang dapat diandalka