Penentuan besaran ganti rugi pada denda keterlambatan dalam pembiayaan murabahah di BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan

BCA Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berpotensi dalam keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Pada salah satu kebijakan BCA Syariah pada produk pembiayaan UMKM dalam akad murābaḥah jika terdapat nasabah yang terlambat dalam pembayaran angsuran maka menetapkan ta’wīdh, karena dalam penentuan ta’wīdh harus sesuai dengan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ta’wīdh bagi nasabah yang terlambat dalam pembayaran pembiayaan murābaḥah di BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan, penentuan besaran ta’wīdh bagi nasabah yang terlambat dalam pembayaran pembiayaan murābaḥah di BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan, dan harmonisasi antara penentuan besaran ta’wīdh pada denda keterlambatan dalam pembiayaan murābaḥah di BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan dengan Fatwa DSN MUI. Pembiayaan murābaḥah yang ada di BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan merupakan pembiayaan yang didalamnya mengandung risiko dalam pembayaran nasabah yang terlambat dalam pembayaran maka bank syariah menetapkan ta’wīdh sebagai mempertahankan kualitas dalam produknya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang ada di masyarakat berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata. Adapun sumber data primer dari pihak bank dalam bentuk akad dan dokumen ta’wīdh. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, buku, jurnal, skripsi dan internet. Dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi pustaka serta studi dokumentasi. Dalam menganalisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi ta’wīdh bagi nasabah yang terlambat dalam pembayaran pembiayaan murābaḥah di BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan denda berupa ta’wīdh dan ta’zir dari setiap hari keterlambatan. Penentuan besaran ta’wīdh yaitu biaya telepon, biaya transportasi, biaya TK PJM dan biaya TK PGM. Dan harmonisasi penentuan besaran ta’wīdh pada denda keterlambatan dalam pembiayaan murābaḥah di BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan dengan Fatwa DSN MUI telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Serta belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’wīdh) dalam tatacara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak, karena dalam tatacara pembayaran yang dilakukan oleh BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan tergantung pada ketentuan bank bukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak