Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online melalui media social dihubungkan dengan palsal 43 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik di Polda Jabar

Jawa Barat adalah salah satu Provinsi yang memiliki penduduk pendatang terbanyak setelah Jakarta hal ini memacu perkembangan pola pikir yang sangat pesat salah satunya adalah pengggunaan computer dan internet sebagai salah satu informasi yang telah menjadi kebutuhan masyarakat. Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya dapak negative salah satunya adalah prostitusi online yang di timbulkan oleh kemajuan teknologi tersebut, yang dikenal dengan istilah cybercrime. Istilah cybercrime saat ini merujuk pada satu tindak kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya yang menggunakan perangkat komputer, handphone dan media elektronik yang disambungkan dengan internet Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1). Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana prostitusi online di Polda Jawa barat.2). Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di Polda Jabar. 3). Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap penyidikan tindak pidana prostitusi online di Polda Jabar Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahanan masalah dan menggunakan studi kasus sebagai bahan Das Sollen dan Das Sein, dengan mengambil jenis dan sumber data yang berkaitan dengan masalah dan teknik pengumpuan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka, kemudian data yang terkumpul di analisis dengan metode analisis isi dan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana cybercrime khususnya prostitusi online masih blm efektif dan marak terjadi di Jawa Barat, hal ini dikarenakan aparat penegak hukum yang masih belum bisa menjerat para pelaku Tindak pidana prostitusi online. Dari luang lingkup dan jenis alat seperti prostitusi melalu facebook, twitter, we chat dan line kurangnya sarana prasarana, sumber daya manusia aparat penegak hukum masih sangat kurang, adapun upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan sistem jaringan komputer, meningkatkan pemahaman dan keahlian aparatur penegak hukum meningkatkan kerja sama antara intansi yang berwenang, serta meningkatkan kesadaran warga Jawa Barat mengenai dunia m ya, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 19 taun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni