Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2013-2017: Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat

INDONESIA : Salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang masih mengalami kendala, dalam penyelenggaraan pemerintahnya terutama menyangkut permasalahan belum maksimalnya kinerja serta daya serap anggaran yang rendah adalah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk ketujuh kalinya di tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan memiliki tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (TA 2013-2017) dengan menggunakan rasio keuangan untuk mengukur kinerja dalam buku Mahmudi yang berjudul Akuntansi Sektor Publik (2016:169-171), antara lain : 1) derajat desentralisasi, 2) rasio ketergantungan daerah, 3) rasio kemandirian daerah, 4) rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), 5) rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan pada teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi nonpartisipan, wawancara dengan tiga informan kunci, studi kepustakaan atau dokumentasi berupa data laporan realisasi APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2013-2017 yang diperoleh dari BPK Perwakilan Jawa Barat, buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Teknik analisis data yang digunakan ada dua. Pertama menggunakan perhitungan rasio, dan yang kedua menggunakan 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja dalam buku Irfan Fahmi (2017:239-241): Melakukan review terhadap data laporan keuangan, melakukan perhitungan, melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh, melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan, mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap berbagai masalah yang ditemukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) pada derajat desentralisasi menunjukan rata-rata persentase 16,27% tergolong kurang, 2) pada rasio ketergantungan daerah menunjukan rata-rata persentase 80,01% yang termasuk dalam kategori tinggi, 3) pada rasio kemandirian daerah menunjukan rata-rata persentase 21,82% yang termasuk dalam kategori rendah-konsultatif, 4) pada rasio efektivitas PAD menunjukan rata-rata persentase 100% yang tergolong efektif, 5) pada rasio efisiensi PAD menunjukan rata-rata persentase 90,01% termasuk dalam kategori tidak efisien. ENGLISH : One of the regional governments in Indonesia that is still experiencing obstacles, in the administration of its government, especially concerning the problem of not yet maximizing performance and low budget absorption is West Bandung Regency. Based on opinions on the Local Government Financial Statements (LKPD), the West Bandung Regency Government received a Fair With Exceptions (WDP in bahasa) opinion for the seventh time in 2017. This research was conducted with the aim of knowing and describing the level of financial performance of the West Bandung Regency Government (2013-2017) using financial ratios to measure performance in Mahmudi's book entitled Public Sector Accounting (2016: 169-171), including: 1) degree of decentralization, 2) regional dependency ratio, 3) regional independence ratio, 4) effectiveness ratio of regional original income (PAD in bahasa), 5) efficiency ratio of regional original revenue (PAD in bahasa). This study uses a qualitative research method with a descriptive approach, while the data collection techniques used are nonparticipant observation, interviews with three key informants, literature studies or documentation in the form of data reports on the realization of West Bandung Regency APBD 2013-2017 Budget Year obtained from the Javanese BPK Representative West, books, articles relating to the measurement of financial performance of local governments. There are two data analysis techniques used. The first uses ratio calculation, and the second uses 5 (five) stages in analyzing performance in Irfan Fahmi's book (2017: 239-241): Conducting a review of financial report data, performing calculations, making comparisons of the results of calculations that have been obtained, making interpretations (interpretation) of various problems found, looking for and providing solutions to problems (solutions) to various problems found. The results of this study indicate that: 1) in the degree of decentralization shows an average percentage of 16.27% classified as less, 2) in the regional dependency ratio shows an average percentage of 80.01% which is included in the high category, 3) in the regional independence ratio shows the average percentage of 21.82% included in the low-consultative category, 4) the PAD effectiveness ratio shows an average percentage of 100% that is classified as effective, 5) the efficiency ratio of PAD shows the average percentage of 90.01% including in the inefficient category