Implementasi Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis

Praktek perwakafan di Indonesia hampir semuanya dilaksanakan di bawah tangan. Dalam arti belum melakukan sesuai dengan prosedur Peraturang Perudang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf yang didalamnya mengatur tentang proses administrasi wakaf yakni proses sertifikasi tanah wakaf. Di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti kabupaten Ciamis, hingga bulan Desember 2018 terdapat 50 lokasi tanah wakaf. Dari jumlah tanah wakaf tersebut yang sudah bersertifikat adalah 18 lokasi, sedangkan tanah yang belum bersertifikat adalah 32 lokasi. Dari persoalan ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetuahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, 2.Untuk mengetahui penunjang dan penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, 3. Untuk mengetahui dampak tidak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertolak dari pelaksanaan wakaf yang harus sesuai syari’ah islam yang mana telah diatur dalam perundang-undangan. Sertifikasi wakaf dimaksudkan agar mendapat bukti otentik yang berupa sertifikat wakaf dan hendaknya dilakukan oleh semua pihak yang berwakaf. Hal tersebut sangat diharapkan agar memliki kekuatan hukum dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yurudis normatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dengan menfokuskan kepada masyarakat yang melakukan dan yang tidak melakukam proses administrasi sertifikasi tanah wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf. Data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian ini yakni, 1. Bahwa pelaksanaan wakaf di desa padamulya masih ada yang melakukan di bawah tangan 2. Terdapat faktor penghambat yang di hadapi yaitu: kurangnya pengetahua masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 2. Sosialisasi yang dilakukan tidak semuanya masyarakat mengikuti, sulitnya melakukan sertifikasi tanah wakaf diakibatkan adanya anggapan mahalnya biaya dan prosesnya yang berbelit-belit, dan dampak tidak dilaksanakannya Undang-undang Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu: 1. tidak adanya kepastian hukum bagi tanah wakaf, 2. peuruntukan wakaf yang tidak produktif, 3. wewenang nadzir tidak efektif dan memicu permasalahan di masa yang akan datang