Proses perdamaian antara pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada tahun 2013 perspektif Diyasah Fauliyah

Negara Thailand bagian selatan merupakam basis masyarakat Melayu- Muslim adalah daerah konflik dengan latarbelakang ras dan agama yang berkepangjangan. Lebih lagi ketika kerajaan Melayu dihapuskan pada tahun 1902, masyarakat Melayu Patani dalam keadaan tertekan. Khususnya pada pemerintahan Pibul Songgram (1939-44), orang Melayu telah menjadi mangsa dasar asimilasi kebudayaan. Dengan keadaan tertekan menimbul reaksi keras dari komonitas muslim Patani dengan muncul pemberontakan dan pembebasan salah satu gerakan Barisan Revolusi Nasional (BRN). Bahkan yang menjadi puncaknya diawali pada tahun 2004 hingga sampai saat ini pun masyarakat muslim minoritas Patani Thailand menghadapi diskriminasi kompleks dan eror yang berlarut-larut. Sehingga kehidupan sosial maupun politik menjadi sangat terbatas. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui proses perdamaian antara pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional, untuk mengetahui aturan dan persyaratan yang terdapat dalam proses perdamaian, dan untuk mengetahui tinjauan siyasah dauliyah terhadap proses perdamaian antara pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional (BRN). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah berdasarkan dari ilmu hukum tata negara Islam yang berkaitan dengan ilmu siyasah dauliyah dalam perjanjian damai konflik Patani melalui konsep ishlah, konsep hakam (arbiter) dan resolusi konflik dalam upaya penyelesaian konflik Thailand selatan (Patani). Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu meneliti mengkaji dan menganalisis mengenai proses perdamaian antara pemerintah Thailand dengan pihak Barisan Revolusi Nasional, dengan menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Dengan berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan, pertama, Pemerintah Thailand yang juga disepakati oleh pihak BRN meminta kepada Malaysia untuk melakukan upaya memfasilitasi pembicaraan antara kolompok muslim Patani baik yang beroperasi di wilayah Thailand ataupun di negara Malaysia untuk mengadakan pertemuan. Maka terdapat aturan dan persyaratan yang diajukan dalam proses perjanjian perdamaian tersebut yang terutama dari pihak BRN mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah Thailand. Kedua Negara Malaysia berupaya membentuk kedamaian Patani (Thailand selatan) menjadi hal yang sangat positif bagi pihak yang bersengketa. Malaysia dan Thailand menginginkan adanya kestabililan politik dan keamanan Ketiga, mengenai tinjauan siyasah dauliyah dalam proses perdamaian BRN dan pemerintah Thailand penulis memandang keberadaan negara Malaysia yang ikut terlibat dalam konflik perdamaian tersebut, menurut konsepsi siyasah dauliyah adalah sebagai pihak arbitrator yaitu pihak menengah, seperti halnya Nabi Muhammad semasa di negara timur tengah sebagai pihak menengah