Pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung

Pembiayaan ijarah multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap jasa-jasa yang yang dibutuhkan, dalam setiap transaksi tentunya terdapat resiko baik kesil maupun besar yang menghasilkan suatu manfaat atau mafsadat bagi nasabah ataupun pihak lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa dan penentuan ujrah dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di BMT Mitra Caringin Bandung, (2) mengetahui manfaat dan mafsadatnya pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di BMT Mitra sadaya Caringin Bandung, dan (3) untuk mengetahui apakah pelaksanaanya sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini didasarkan atas pemikiran, bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya, karena pelaksanaan suatu akad harus terpenuhinya semua ketentuan yang berkaitan dengan rukun syaratnya dan tidak terlepas dengan ketentuan menurut hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia salah satunya yaitu Fatwa DSN dan kementrian koperasi syaria. Oleh karena itu muamalah bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan tetapi harus bisa mengikuti semua nilai-nilai syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan pada penjabaran masalah yang sedang dihadapi dengan maksud menggambarkan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di BMT Mitra Sadaya caringin Bandung. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan cara wawancara langsung, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sehingga dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil peneliti dan kesimpulan. Untuk teknis analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh peneliti bahwa pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung lebih banyak madharatnya daripada mafsadatnya dikarenakan harmonisasi dari fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan objek ijarah dan Ketentuan Kementrian Koperasi tentang karakteristik transaksi syariah terkait pelaksanaan yang diterapkan. Dan dari klausul akad yang tidak dicantumkannya objek sewa yang merupakan rukun dan syarat terbentuknya akad yang sah (fasad), adanya ketidak jelasan objek tersebut bisa menjadikan adanya sengketa. Karena dalam bermuamalah rukun dan syarat dari akad yang dilaksanakan merupakan hal yang harus terpenuhi