Analisis penerapan biaya atas keterlambatan pembayaran (denda) dalam pembiayaan al-Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor Sumedang

Dalam pembiayaan murabahah, nasabah yang lalai dalam malaksanakan kewajibannya dikenakan biaya atas keterlambatan pembayaran. Hal ini sebagai salah satu cara bank dalam menjaga amanah dan kredibilitasnya sebagai lembaga keuangan. Jika dilihat sekilas bahwa dalam pengenaan ta’zir dan ta’widh sama dengan riba, sehingga terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan sanksi tersebut. Sama halnya dengan bank lain, Bank Syariah Mandiri memberlakukan sanksi ta’zir, namun dalam pelaksanaannya Bank Syariah Mandiri tidak melihat sebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan (1) penerapan biaya keterlambatan atau denda pada pembiayaan al-Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor Sumedang, dan (2) tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah atas biaya keterlambatan atau denda pada akad al-Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor Sumedang. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan segala aspek dalam pengenaan sanksi berupa denda yaitu ta’zir dan ta’widh yang mengacu pada asas-asas muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI dalam menjalankan kegiatannya yaitu dalam pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui pemaparan atau menjelaskan fenomena di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor Sumedang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa klausul akad dan wawancara, serta sumber data sekunder berupa buku, artikel, jurnal dan Undang-Undang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka yang berkaitan dengan objek yang diteliti, dan menganalisis dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syari’ah. Hasil penelitian ini, disimpulkan sebagai berikut: (1) pengenaan sanksi di Bank Syariah Mandiri yaitu ta’zir diberlakukan untuk seluruh nasabah yang telat membayar sebesar 0.00069% dan terakumulasi setiap hari keterlambatan, namun nasabah dapat mengajukan penghapusan denda selama alasan jelas dan dapat dibenarkan, dan (2) pelaksanaan pengenaan biaya atas keterlambatan di Bank Syariah Mandiri hanya memberlakukan denda ta’zir. Secara umum pengenaan sanksi telah sesuai dengan fatwa, namun ada ketidaksesuaian, yaitu bank memberlakukan denda kepada semua nasabah termasuk nasabah force majeur. Sanksi ta’zir diberlakukan untuk nasabah mampu namun lalai dalam pembayaran, sedangkan ta’widh untuk mengganti kerugian riil bank sebagai akibat dari keterlambatan nasabah. Denda ta’zir diakui sebagai pendapatan non-halal yang disalurkan untuk dana sosial, sedangkan ta’widh diakui sebagai pendapatan bank