Analisis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelayanan publik di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan dalam rangka menciptakan pelayanan prima, oleh karena itu survei kepuasan masyarakat ini menjadi hal yang harus dilaksanakan dalam rangka mengetahui kelemahan dan kekuatan unsur pelayanan yang diberikan. Konsep ini harus dipakai oleh setiap penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah beserta organisasi perangkatnya termasuk Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Biro Organisasi. Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu penyelenggara SKM yang masih belum optimal serta penilaian IKM sementara yang masih kurang baik perlu dilihar apa kendala dan upaya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan serta upaya yang dilakukan dari Biro Organisasi. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; untuk mengetahui kendala dalam meningkatkan survei kepuasan masyarakat di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Penulis menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan yang disandingkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara No. 14 Tahun 2017 tentang survei kepuasan masyarakat yang memiliki minimal 9 unsur pelayanan dan dapat disesuaikan dengan jenis layanan yang digunakan yang mengacu pada standar pelayanan di Sekretariat Daerah. Metode penelitian menggunakan metode campuran dengan model sekuensial eksplanatori. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara pada pelaksana survei kepuasan masyarakat, kuisioner pada responden yaitu penerima fasilitasi dari Biro Organisasi sekretariat daerah yang berjumlah 261 responden, dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis dan pengukuran dengan Skala Likert untuk menentukan nilai per usur pelayanan, dengan menyesuaikan dengan jenis dan macam pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Biro Organisasi terbagi atas 3 kali survei, fasilitasi rapat sosialisasi nilai IKM 70,022 dengan mutu pelayanan kurang baik, pada periode ke dua nilai IKM 71,595 dengan mutu pelayanan kurang baik dan Fasilitasi pelayanan informasi langsung mendapat nilai IKM 80,859 dengan mutu pelayanan baik. Kendala yaitu penerima fasilitasi belum menganggap penting SKM, pemilihan tempat fasilitasi yang srategis dan bagaimana pengaturan tempat serta penentuan waktu pelaksanaan, Upaya untuk meningkatkan IKM penetuan jadwal, kesigapan panitia pada penambahan jumlah anggaran jumlah perkiraan kedatangan peserta fasilitasi rapat inovasi Biro Organisasi menggunakan sistem barcode pada pelaksanaan Survei kepuasan masyarakat