Komparasi akad murabahah dan ijarah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan konsep dalam akad murabahah dan ijarah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI. Akad murabahah dalam KHES dilakukan oleh shahib al-mal dan pihak yang membutuhkan atau pembeli sedangkan dalam fatwa DSN-MUI pihak yang melakukan akad murabahah yait penjual dan pembeli. Kemudian akad ijarah dalam KHES yang menjadi objeknya adalah barang sedangkan dalam fatwa DSN-MUI objek ijarah adalah manfaat barang dan/atau jasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad murabahah dan ijarah menurut KompiIasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dan fatwa DSN-MUI dan untuk mengetahui implikasi hukum atau akibat hukum terhadap perbedaan akad murabahah dan ijarah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dan fatwa DSN-MUI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Sedangkan data yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), himpunan fatwa DSN-MUI mengenai murabahah dan ijarah, dan kitab fiqh serta buku yang menunjang dalam penelitian ini sebagai data sekunder. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan atau library research dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa akad murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) terdapat ketidak sesuaian antara pengertian murabahah yang menggunakan istilah shahib al-mal dan ketentuan-ketentuan murabahah yang menggunakan istilah penjual dan pembeli sedangkan murabahah dalam semua fatwa DSN-MUI mengenai murabahah menggunakan istilah penjual dan pembeli. Kemudian yang menjadi objek dalam akad ijarah di Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) adalah barang, dalam ketentuan-ketentuan mengenai akad ijarah di KHES pun yang menjadi objek ijarah yaitu barang sedangkan dalam fatwa DSN-MUI adalah manfaat barang dan jasa, objek dalam fatwa DSN-MUI sudah dioperasionalkan di Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS). Implikasi hukum atau akibat hukum yang memungkinkan terjadi terhadap perbedaan konsep pada akad murabahah dan ijarah adalah adanya ketidak sesuaian operasional yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia sedangkan Kompilasi Hukum Syari’ah (KHES) menjadi pedoman bagi hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan terjadi pemahaman ganda bagi para penggiat ekonomi Islam dengan adanya perbedaan konsep pada kedua peraturan tersebut