Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengupahan buruh tani di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran

Praktek pengupahan yang terjadi di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran ini merupakan praktek dengan menggunakan sistem bawon. Upah yang mereka terima bukan berupa uang melainkan berupa padi/gabah yang diterimanya ketika masa pelaksanaan panen beres, selain itu upah mereka tergantung pada hasil panen. Jika hasil panennya bagus maka mereka mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, tetapi jika hasil padinya sedikit atau gagal panen, merekapun mendapatkan upah yang lebih sedikit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek pelaksanaan pengupahan buruh tani di Desa Ciakar; untuk mengetahui manfaat danmadharatnya sistem pengupahan; dan untuk mengetahui dari relevansi sistem ujrah dalam fiqh dengan sistempengupahan buruh tani yang terjadi di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini berlandaskan pemikiran bahwa pada prinsipnya segala macam bentuk dalam muamalah adalah bolehkecuali sampai ada dalil yang mengharamkannya atau membatalkannya. Kaidah yang menyatakan bahwa kemadharatan harus dihilangkan, sementara hukum Islam merupakan hukum dapat menyesuaikan zaman dan situasi. Metode penelitian yang diterapkan ini adalah metode Deskriptif dengan jenis data Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Adapun analisa yang yang digunakan merujuk kepada hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu para buruh tani dan pemilik lahan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengupahan buruh tani di Desa Ciakar dilaksanakan dengan adanya perintah atau permintaan dari pemilik sawah atau pengelola kepada buruh tani; Pembayaran upahnya tidak diberikan langsung setelah buruh tani selesai bekerja melainkan ditangguhkan hingga waktu panen selesai, dengan bergantung pada hasil padi, dengan prosentase upah 10:2 kulakdan 100:5 kg yang masih berupa bawon.2) Manfaat bagi pemilik sawah merasa terbantu dalam proses panennya serta mengurangi pengangguran yang ada di Desa dan buruh tani mendapatkan beras tanpa harus memiliki sawah. Madharatnya lebih besar dirasakan para buruh tani terutama dalam segi pembagian upahnya. 3)Relevansinya disinitermasuk kedalam akad yang fasid dan tidak dibolehkan dalam Islam, karena ada salah satu syarat dari rukun ijarah yang tidak terpenuhi yaitu pada ujrah (upah), karena mengandung unsur gharar dan adanya ketidakadilan dalam pembagian upahnya, selain itu aspek madharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh tani daripada kemaslahatannya