Imlementasi peraturan daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame di Kota Bandung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Reklame merupakan benda, alat, perbuatan atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan suatu barang, jasa, atau orang. Setiap kepala daerah dituntut untuk mampu mengendalikan pertumbuhan dan penyebaran reklame. Data dilapangan menunjukan pada tahun 2017 Kota Bandung memiliki tingkat pelanggaran reklame yang cukup tinggi. Masalah ini menjadi tanggungjawab pemerintah dan Stakeholder terkait. Satpol PP Kota Bandung merupakan Stakeholder dalam Perda penyelenggaraan reklame di Kota Bandung. Sesuai dengan Perda No 08 Tahun 2016 Satpol PP yang merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, Diharapkan mampu menerapkan tugasnya dalam pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Reklame. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 02 tahun 2017 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam penyelenggaraan reklame dan untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi kebijakan Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn yang terdiri dari variable Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap dan Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana proses pelaksaaan Perda Kota Bandung Nomor 02 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara serta studi kepustakaan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa proses pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung oleh Satpol PP Kota Bandung ditemukan Masalah yaitu kualitas sumber daya manusia yang secara mayoritas belum memenuhi standar yang dibutuhkan. Selain itu hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda ini adalah adanya intervensi dari beberapa pihak yang membatasi ruang gerak Satpol PP lalu hambatan cuaca yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban yang dilakukan. Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Satpol PP belum berjalan secara maksimal