Representasi perempuan dalam politik di daerah 1 Kabupaten Purwakarta

Partisipasi perempuan menjadi hal penting untuk memastikan bahwa perempuan sebagai kelompok yang dominan dalam masyarakat tidak ditinggalkan dan dirugikan dalam pembangunan perdamaian dan transisi yang tengah berlangsung. Terkhusus di Kabupaten Purwakarta, masyarakat sekarang membutuhkan peran perempuan dalam segala aspek, baik pendidikan, sosial ekonomi, hukum, politik, dan lain-lain. bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan bagaimana bangsa tersebut peduli dan memberi akses atau peluang yang luas bagi perempuan untuk beraktifitas dan berkecinpung di ranah perpolitikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif, bagaimana respon keterwakilan perempuan di Kabupaten Purwakarta atas keterlibatan perempuan dalam posisi politik. Terlebih sekarang dengan adanya 30% representasi perempuan dalam politik harus terwakilkan. Teori yang digunakan yaitu teori feminisme kesetaraan gender, yang di mana Partai politik memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kualitas dan kuantitas perempuan untuk masuk de dalam politik. Partai politik merupakan wadah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Partai politik ini harus bisa terbebas dari stereotip yang menganggap bahwa politik merupakan ranah maskulin yang tidak cocok untuk perempuan. Untuk itu penting dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik . Metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan metode analisis kualitatif, pemilihan metode deskriptif ini tidak lain supaya fenomena dalam analisis Representatif Perempuan dalam Politik yang akan dijadikan objek penelitian dapat dideskripsikan secara terperinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengkaderan atau pengrekrutan perempuan didalam setiap partai itu memiliki mekanisme yang berbeda-beda seperti partai GOLKAR yang harus memiliki kartu anggota terlebih dahulu, sedangkan partai yang lainnya seperti partai PKB, GERINDRA, PDI-P dan PPP mereka memiliki mekanisme yang sama yaitu dengan adanya peraturan bahwa 30% perempuan harus terwakilkan di dalam lembaga legislatif perpolitikan, sehingga setiap partai berlomba-lomba mencari kandidat yang pas dan cocok untuk di jadikan sebagai keterwakilan untuk memenuhi syarat 30% di setiap partainya, serta dilihat pula dari kesiapan dan kesanggupan anggotanya itu sendiri, anggota yang ingin menduduki suatu partai harus siap dan sigap dalam memperjuangkan partai yang sudah didudukinya nanti. Perempuan bisa berkiprah di ranah perpolitikan, karena kehadiran perempuan di parlemen mampu memberikan otoritas, membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender. Hasil capaian representasi perempuan dalam politik di daerah pilihan 1 Kabupaten Purwakarta bahwa keterwakilan sudah cukup tepenuhi kalau di lihat dari syarat 30% keterwakilan perempuan