Implementasi kebijakan penetapan PP nomor 33 tahun 2015 tentang penetapan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan janda/duda pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung Tahun 2018

Penetapan pokok pensiun PNS dan Janda/duda merupakan salah satu kebijakan yang sudah direalisasikan dengan baik tetapi dalam praktik pengelolaan dan pensiun tidak diarahkan secara berkelanjutan, dimana program tunjangan pensiun dikelola dengan sistem pay as you go yang menyebabkan akumulasi pembiayaan dana sangat tergantung pada budget yang dialokasikan setiap tahun di APBN. Bila praktek seperyi ini dipertahankan dan terus menyusut dan habis. hal ini menyebabkan pembayaran pensiun PNS nantinya 100 persen akan tergantung pada APBN yang tentunya akan selalu membebani keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Untuk menggumpulkan data yang diperlukan, peneliti mendapatkan data primer dengan teknik wawancara. informan yang dipilih adalah kepala bidang SDM dan umum, Kepala bidang Layanan dan manfaat, kepala bidang keuangan, staff ahli layanan dan manfaat, staff ahli SDM dan umum, staff ahli keuangan, tiga pensiunan PNS di PT TASPEN (Persero) KCU Bandung. hasil penelitian ini bahwa untuk tunjangan pensiun menggunaka PPMP dirubah menjadi PPIP atau system fully funded dimana pegawai dapat membuat target manfaat pensiun yang akan diterima. pendanaan program pensiun PNS ini akan dibangun untuk memungkinkan terbentuknya akumulasi dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pensiunan PNS karena system fully funded pemerintah bersama PNS membayar iuran yang diakumulasikan dalam satu dana dimana pembayaran iuran oleh pemerintah berlangsung selama PNS masih aktif bekerja. pada saat PNS memasuki masa pensiun pembayaran iuran pemerintah dan PNS tersebut dihetikan maka pembayaran pensiun bersumber dari dana yang merupakan hasil penumpukan iuran PNS dan pemerintah