Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap pembiayaan take over dengan jaminan SK PNS melalui akad murabahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Lembang

Take over adalah fasilitas untuk membantu nasabah yang ingin mengalihkan hutangnya atau pembiayaan yang sedang berjalan dari bank konvensional ke bank syariah agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah. dalam hal pelaksanaan take over diatur dalam fatwa No. 31/DSN/MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Bank dalam memberikan suatu pembiayaan take over ini mengabaikan hal penting dalam persyaratan pembiayaan yaitu jaminan yang disebutkan sebagai agunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan pembiayaan take over dengan jaminan SK PNS melalui akad murabahah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lembang. (2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan take over dengan jaminan SK PNS melalui akad murabahah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lembang. Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini menggunakan konsep atau teori mengenai take over, jaminan, SK PNS. Agar dalam kegiatan yang dilakukannya berjalan sesuai dengan aturan syara’ maka segala kegiatannya harus berpedoman terhadap aspek-aspek yang ada dalam aturan hukum ekonomi syariah seperti Al-Qur’an, Hadits dan kaidah fiqh. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif yaitu metode atau pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan teknik dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa (1) Pelaksanaan pembiayaan take over dengan jaminan SK PNS melalui akad murabahah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lembang dapat menggunakan beberapa alternatif yang dapat digunakan yaitu: murabahah, mudharabah, musyarakah dan Ijarah Muntahiya Bit-Tamblik. Bank Jabar Banten Syariah KCP Lembang dalam melaksanaan pembiayaan take over menggunakan akad murabahah dan qardh yang mendekati alternatif satu fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang, Bank Jabar Banten Syariah KCP Lembang menyebutkan SK PNS sebagai agunan karena menganggap bahwa agunan dan jaminan itu sama, akan tetapi keduanya memiliki arti yang berbeda. Agunan itu merupakan jaminan barang yang harus memiliki nilai ekonomis dan marketable, sedangkan jaminan itu tidak selalu berkaitan dengan barang tetapi berkaitan dengan character, capacity, capital, dan condition of economy. Jadi SK PNS itu termasuk jaminan yang berdasarkan unsur kepercayaan bank terhadap nasabah. (2) Ditinjau dari hukum ekonomi syariah pembiayaan menggunakan jaminan SK PNS mubah/boleh dijadikan sebagai jaminan karena dalam praktiknya bank menerimanya, begitupun tidak ada ketentuan dalil yang melarangnya