Efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di kota Bandung tahun 2012-2016

Tanah karunia Tuhan serta memiliki fungsi sosial, disamping memenuhi kebutuhan manusia untuk papan dan berbagai aktivitas lainnya, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan karena nilainya yang selalu meningkat. Oleh karena itu setiap orang yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan sudah sewajarnya jika menyerahkan sebagian nilai ekonomisnya yang diperoleh kepada Negara melalui pembayaran pajak. Demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintahan berupaya menggali potensi pajak, salah satunya diwujudkan dengan cara mencari dan menerapkan jenis pajak yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Jenis pajak yang baru adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Pembangunan (BPTHB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di kota Bandung pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kota Bandung dalam pelaksanaan Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selama 5 tahun kebelakang ini dimulai dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami banyak tantangan yang dihadapi sehingga menjadi penghambat dalam proses Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kerangka pemikiran menggunakan teori Richard M Steers bahwa Efektivitas diartikan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas terkait dengan pencapaian atau hasil dari pembinaan suatu lembaga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif sedangkan teknik pengumpulan yang digunakan observasi, teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dari Sugiyono dimana alurnya reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditemukan bahwa dalam teori efektivitas ada beberapa dimensi yang tidak berkolerasi dengan teori yaitu pada dimensi karakteristik, karakteristik organiasi teknologinya kurang mengikuti zaman, dimensi lingkungan ketidaktentuan, tentang harga jual tanah yang tidak stabil tahunya hal ini dapat menyulitkan notaris PPAT dalam menentukan harga jual dan beberapa dimensi seperti dimensi kebijakan mengenai sistem self assessment yang tidak dimengerti oleh petugas pajak. Dan yang terakhir mengenai penerimaan target dari realisasi masih kurangnya informasi yang masuk pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hanya sebatas transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan harga tansaksi tersebut tidak bisa diketahui oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan menyebabkan banyak penurunan target dan realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan