Pelaksanaan penggarapan sawah di Kampung Cikole-Ciamis dihubungkan dengan Akad Muzara'ah dalam Hukum Ekonomi Syariah

Implementasi muzara’ah merupakan suatu kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lanah dan penggarap atau lebih dikenal dengan istilah penggarapan sawah, namun pada praktenya belum sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah, yaitu tentang pembagian hasil tidak ditentukan ketika awal akad, akan tetapi pihak pemilik tanah menentukan pembagian hasilnya ketika sudah panen yang jelas-jelas merugikan salah satu pihak yaitu penggarap. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1). Mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil dari penggarapan sawah di Kampung Cikole-Ciamis, (2). Mengetahui bagaimana manfaat dan madharat pelaksanaan penggarapan sawah dan (3). Menegetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan bagi hasil dalam pelaksanaan penggarapan sawah. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan di Kampung Cikole Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis secara langsung serta referensi Fiqh Muamalah. Untuk menarik kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan teknik analisis isi yaitu kesesuaian antara data dengan teori yang penulis pakai. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, bahwa pandangan ulama mengenai muzara’ah, menurut mereka hal itu boleh dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Muzara’ah inilah yang dipakai masyarakat di Kampung Cikole Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis sebagai salah satu alternatif yang ditawarkan bagi seseorang yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengelola lahan pertanian tetapi tidak memiliki lahan pertanian untuk dikelolanya. Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan bagi hasil dari pelaksanaan penggarapan sawah yang terjadi di Kampung Cikole Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti Kabaupaten Ciamis, apabila dilihat dari rukun dan syarat dari muzara’ah yaitu menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang dikerjakan dan yang menyangkut jangka waktu sudah relevan dengan akad muzara’ah. Akan tetapi dari syarat mengenai pembagian hasil pemilik tanah dan penggarap tidak ditentukan ketika awal akad, akan tetapi ditentukan pada waktu panen dengan ketentuan jika hasilnya memuaskan maka pembagiannya 50:50 antara pemilik tanah dan penggarap, akan tetapi jika hasil panennya kurang memuaskan maka pembagiannya 2/3 untuk pemilik tanah dan 1/3 untuk penggarap. Dengan penetapan bagi hasil seperti itu penulis melihat adanya ketidak pastian dalam pembagian hasil panen