Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 1/PHPU.PRES-VII/2014 tentang gugatan Prabowo mengenai penggunaan sistem noken dalam Pemilu Presiden 2014

Sistem Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan mekanisme sirkulasi kekuasaan yang teratur di dalam suatu negara. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi mengatur soal tata cara Pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 disebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu harus bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Akan tetapi dalam pelaksaannya di daerah pegunungan Provinsi Papua Pemilu Tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang apa dimandatkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007melainkan dalam pelaksanaanya menggunakan sistem noken. Bagaimana pelaksanaan sistem noken di Papua menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, lalu bagaimana peertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Nomor 1/PHPU.PRES-VII.2014, dan bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai penggunaan sistem noken. Tujuan peneliti menyusun skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khasanah ke ilmuan khususnya di bidang studi Siyasah apabila dalam pelaksaan Undang-Undang dan apa yang terjadi dilapangan itu mengalami perberbedaan. Siyasah secara bahasa artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan atau mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya. kewajiban rakyat adalah mengangkat dan mentaati pemimpin, selama pemimpin tidak keluar dari hukum atau aturan Allah SWT dan perundang-undangan yang belaku, serta dengan nilai-nilai ajaran Islam. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode peneltian deskriptif, dengan menggambarkan berbagai gejala dalam kehiduan sosial secara mendalam. Dalam penyusunan penelitian ini penulis mengabil data primer berupa keputusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-VII/2014 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sedangkan untukdata sekunder berdasarkan buku, jurnal, skripsi, wawancara, internet dan surat kabar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tidak mengatur pelaksanaan sistem noken di daerah Pegunungan Papua, hakim sebagai pengambil keputusan dalam sengketa Pemilu ini beralih dari hukum tertulis kepada hukum adat yang berlaku di daerah pegunungan Papua, dan di dalam Fikih Siyasah sistem Pemilu mana yang dipilih dan diterapkan di suatu negara sangatlah terbuka karena termasuk masalah ijtihad politik yang dipandang bermaslahat dengan membawa asas-asas keadilan dalam berpolitik