Analisis terhadap pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan kedua: Studi Kasus di Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah perkawinan yang syarat-syarat administratifnya lengkap namun terjadi pemalsuan identitas karena memaksakan ingin memenuhi syarat-syarat administratifnya. Hal ini yang terjadi pada kasus di Desa Sindangsari Kecamatan Bojong yaitu saudari NS yang tidak cerai di Pengadilan Agama dan ketika ingin menikah lagi saudari NS memakai status lama yaitu masih perawan, meskipun saudari NS menikah di KUA yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan kedua di Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, serta mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan kedua yang terjadi di Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 6 huruf f disebutkan bahwa dalam hal perkawinan kedua harus melampirkan “surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih” Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kasus dengan cara memaparkan, mengungkapkan, serta menganalisa fenomena yang terjadi. Serta dengan teknik pengumpulan data melalui observasi ke lapangan dan wawancara secara langsung dengan para pihak, dan studi kepustakaan dengan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang ditemukan dari hasil penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan, pertama bahwa praktek Pemalsuan identitas dalam perkawinan kedua di Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta yang bersangkutan mendaftar melalui amil dengan membawa KTP yang statusnya masih perawan padahal sebelumnya sudah pernah menikah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa KTP di palsukan. Begitupun status di dokumen N1 juga perawan karena N1 mengikuti KTP. Kedua, latar belakang terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan kedua yang terjadi di Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta adalah karena faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, faktor kurangnnya sosialisai dari pihak KUA mengenai proses pendaftaran perkawinan, faktor kurangnya pengetahuan masyarakat (pendidikan) mengenai proses pendaftaran perkawinan, dan faktor budaya. Oleh karena itu untuk kasus atas nama NS secara hukum ada pelanggaran terhadap pasal 6 huruf f PP Nomor 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan