Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap prosedur penerbitan dan pengelolaan dana uang elektronik Bank Syariah Mandiri

Produk Uang Elektronik atau e-Money dipandang sangat penting bagi masyarakat Indonesia saat ini. Kebijakan Bank Indonesia yang menggalakkan Uang elektronik ini adalah peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 16 Tahun 2014 Tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Tahun 2016 Tentang Uang Elektronik (electronic money). E-Money adalah produk uang elektronik yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri. Dengan diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik, maka ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji ketika sebuah produk dari Bank Syariah Mandiri yaitu e-Money yang dirilis sejak 2014 hingga sampai saat ini belum mendapat sertifikasi Syariah dari MUI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Prosedur penerbitan e-Money Bank Syariah Mandiri. (2) Pengelolaan dana produk e-Money Bank Syariah Mandiri. (3) Kesesuaian produk e-Money dengan prinsip syariah. Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan data-data yang di dapat di lapangan kemudian menganalisisnya lewat kajian pustaka untuk memaparkan kesimpulan dari temuan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (field research), wawancara, dan studi kepustakaan berupa buku literatur dan berbagai referensi seperti catatan, makalah, skripsi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah menganalisis prosedur penerbitan, pengelolaan dana, dan juga kesesuaian implementasi produk dengan prinsip syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 16 Tahun 2014 Tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Tahun 2016 Tentang Uang Elektronik (electronic money), dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, prosedur Penerbitan e-Money Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan di beberapa counter Bank Syariah Mandiri (Kantor Cabang), produk ini merupakan hasil co-branding antara Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri; kedua, Pengelolaan Dana e-Money Bank Syariah Mandiri dilakukan secara terpisah. Dalam mengurusi dana float , Bank Syariah Mandiri menempatkan dananya dalam bentuk Giro Bank Syariah Mandiri yang ada pada Bank Mandiri; ketiga, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dari aspek mekanisme penerbitan kartu terdapat permasalahan syariah pada aspek akad, hal ini dikarenakan tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dalam kontrak berdasarkan prinsip akad syariah dan dari aspek mekanisme pengelolaan dana tidak terdapat masalah kesyariahan karena pengelolaan dana produk ini terpisah dari penerbit yang merupakan Bank Konvensional