Implementasi kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

INDONESIA : Dalam rangka penetapan kebijakan Manajemen ASN, dibentuk KASN yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku ASN. Komisi Aparatur Sipil Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun demikian, dalam implementasinya kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugasnya masih tumpang tindih dengan lembaga lain di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impelentasi kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik. Penulisan Tesis ini menggunakan kerangka teoritis yaitu teori Negara hukum, Teori Kewenangan, Teori Lembaga Negara dan Teori Etik Sedangkan Kerangka konseptualnya adalah Asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Yuridis normatif yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian terhadap bahan-bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier dengan pendekatan Studi komparatif dan sinkronisasi Hukum Horizontal dan Vertikal. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai Komisi Negara yang independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih belum jelas dan belum berfungsi secara efektif dalam penyelesaian Pelanggaran Kode etik masih dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan menggunakan peraturan yang lama hal ini disebabkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara merupakan Lembaga baru dan bersifat tunggal, tidak memiliki cabang perwakilan di daerah atau non hirarkis. ENGLISH : In order to establish the policy of ASN Management, an independent KASN was established and free from political intervention. The establishment of this KASN for monitoring and evaluation of policy implementation and ASN Management to ensure the realization of Merit System as well as supervision on the application of ASN principles, code of ethics and code of conduct. The State Civil Apparatus Commission was established based on Law Number 5 Year 2014 on State Civil Apparatus. However, in the implementation of the authority of the State Civil Service Committee in the execution of its duties still overlap with other institutions in the region. This study aims to determine the impelentation of the position of the State Civil Apparatus Commission in resolving violations of the code of ethics based on Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus and the constraints faced in resolving violations of the code of ethics. Writing This thesis uses theoretical framework of the theory of State law, Theory of Authority, Theory of State Institutions and Ethical Theory While the conceptual framework is the general principles of good governance and the National Movement of the Mental Revolution his research was conducted by using the normative juridical method that is research on the legislation relating to the object of research on Primary, Secondary and Tertiary legal materials with comparative study approach and Horizontal and Vertical Law synchronization. The results showed that the position of the State Civil Apparatus Commission as an independent State Commission in carrying out its duties and functions is still unclear and has not functioned effectively in the settlement of violations of the Code of Ethics still conducted by the State Personnel Board and using the old regulation of this matter is caused by the Commission of Civil Apparatus The State is a new and single Institution, has no representative branch in the region or non hierarchical