Perlindungan hukum terhadap konsumen produk industri rumah tangga pangan (IRT-P) yang tidak mencantumkan label pangan di Kabupaten Karawang

Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mewajibkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan untuk mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Didalam label itu termuat informasi. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur adalah salah satu hak dari konsumen. Namun sayangnya, masalah label khususnya label pangan kurang mendapat perhatian dari konsumen maupun pelaku usaha, padahal label memegang peran penting dalam upaya perlindungan konsumen, begitupun yang terjadi di Kabupaten Karawang. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen produk IRT-P yang tidak mencantumkan label pangan di Kabupaten Karawang., 2) mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha IRT-P yang tidak mencantumkan label pangan di Kabupaten Karawang., 3) mengetahui kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen produk IRT-P yang tidak mencantumkan label pangan di Kabupaten Karawang. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan mengambil jenis data kualitatif dan sumber data primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka, kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis isi dan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan sudah memberikan perlindungan bagi konsumen produk IRT-P dan Dinas Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang juga memberikan perlindungan berupa pemberian SPP-IRT dan Nomor P-IRT serta Balai Besar BPOM yang memberikan pengawasan terhadap IRT-P di Indonesia. Kendala yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dan Balai Besar BPOM di Bandung terletak pada minimnya jumlah SDM dan minimnya kesadaran dari Pelaku Usaha mengenai pentingnya pencantuman label pangan sehingga terabaikannya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yakni dengan memberdayakan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), sedangkan upaya mengatasi kendala yang dilakukan Balai Besar BPOM di Bandung yakni melakukan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki SPP-IRT dan Nomor P-IRT serta menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat di Nomor 1500533