Kajian hukum dakwaan pencucian uang terhadap istri tersangka pelaku tindak pidana korupsi menurut undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang

Kejahatan umumnya sering berkaitan dengan materi atau uang. Demikian pula dengan Tindak Pidana Korupsi yang seringkali hasil dari kejahatan itu disamarkan dengan dialirkannya dana dari korupsi kepada Tindak Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian uang ini bertujuan agar hasil kejahatan ini terlihat bersih dan sering kali melibatkan pihak keluarga. Suami yang bertanggungjawab memenuhi nafkah keluarga biasanya memberikan hasil kerjanya kepada istri, namun sebagian istri yang hanya menerima dan menikmati hasil dari suami tidak mempertanyakan dari mana saja uang yang dia terima. Sehingga ketika suami terjerat kasus korupsi maka istripun ikut terseret pada dakwaan kasus pencucian uang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Karena setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Namun tidak seluruh harta milik istri berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suaminya. Oleh karena itu penegak hukum pun memberi kesempatan istri untuk membuktikan kepemilikan hartanya yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dakwaan pencucian uang terhadap istri yang menerima uang dari suami koruptor menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang. Penelitian ini bertitik tolak dari adanya dakwaan pencucian uang terhadap istri yang tidak tahu bahwa uang yang dia terima itu hasil dari korupsi. Namun hukum harus tetap ditegakkan karena dia menggunakan uang yang bukan haknya bahkan merugikan orang lain. Maka harus bertanggung awab atas perbuatannya, namun demi tegaknya keadilan diberikan pula kesempatan untuk membuktikan harta miliknya yang bukan dihasilkan dari kejahatan korupsi atau pencucian uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Conten Analisis. Karena tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk menerangkan bagaimana dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap istri yang menerima aliran dana dari suami yang melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Penelitian ini dilakukan dengan menempuhlangkah-langkah sebagai berikut: menentukan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan akhirnya mengolah dan menganalisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 seorang istri yang menerima, menguasai atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana bisa dijerat Undang-Undang Pencucian Uang yang sanksinya pun telah diatur. Namun demi terciptanya keadilan, diberikan pula kesempatan untuk membuktikan kepada pengadilan mana saja harta yang bukan berasal dari hasil tindak pidana. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dakwaan Pencucian Uang Terhadap Istri Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan pasal 3, pasal 4, atau pasal 5 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang