Pelaksanaan penegakan hukum oleh Pengadilan Negeri KL.1A Khusus Bandung dalam menjalankan eksekusi objek sengketa kewarisan dihubungkan dengan putusan nomor 31/PDT/EKS/2014/PUT/PN.BDG

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dapat dieksekusi. Pada kenyataannya, pelaksanaan eksekusi tidak berjalan secara lancar, ada hambatan-hambatan yang ditemui sehingga menggangu proses eksekusi pihak pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu terjadi pada putusan hakim Nomor 31/Pdt.Eks/2014/Put/PN.Bdg, jo Nomor ; 369/1963 Sip jo. Nomor : 243/1964/PT. Perdata jo. Nomor: 294 K/ip/1965, tertanggal 6 Mei 2014 tentang objek sengketa kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kls 1A Bandung dalam objek sengketa kewarisan Nomor 31/PDT/EKS/2014/PUT/PB.BDG dan (2) Analisa terhadap putusan hakim yang mempunyai kekuatan eksekutorial dalam kasus pelaksanaan eksekusi objek kewarisan No 31/PDT/EKS/2014/PUT/PB.BDG? Kerangka penilitian ini didasarkan kepada teori eksekusi yang bersifat condemnatoir mesti ditegakan karena bersifat mengikat dan memaksa yang ditopang dengan teori penegakan hukum ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dengan analisis data melalui dentifikasi, klasifikasi, kategorisasi sampai kesimpulan. Berdasarkan data, disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan eksekusi putusan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yaitu bahwa juru sita Pengadilan Negeri tidak mampu melaksanakan eksekusi tersebut disebabkan para tergugat memiliki legalitas SHM terhadap objek kewarisan dan merupakan tanah yang sudah dibeli dari ahli waris lainnya dan (2) Analisa hukum terhadap pelaksanaan eksekusi putusan tersebut mestinya dilihat dari teori eksekusi yang bersifat condemnatoir (memaksa) melalui juru sita Pengadilan Negeri tampaknya lemah dan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kelemahan aparat ini sebagai unsur utama penegakan penegakan hukum tidak berjalan