Kritik hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 70/PUU-XV/2017 mengenai Presidential Threshold pada Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Negara Indonesia adalah negara hukum, ciri dari negara hukum yaitu adanya kepastian hukum. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 mengenai judisial review yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengenai Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, muncul berbagai kritik hukum, sebab pemberlakuan Presidential Threshold menyiratkan ketidakadilan pemilu. Hal ini karena pemilu 2019 adalah pemilu serentak, maka tidak bisa menggunakan suara pemilu 2014 dan partai politik baru akan kehilangan hak nya dalam mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui kritik pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 70/PUU-XV/2017, Kedua, untuk mengetahui kritik hukum terhadap putusan MK dalam perkara nomor 70/PUU-XV/2017, dan ketiga, untuk mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU-XV/2017, mengenai Presidential Threshold pada Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini berpijak dari pemikiran konsep negara hukum yang mengisyaratkan rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi dan konstitusi adalah dasar hukum tertinggi. keinginan rakyat dalam mengusulkan calon Presiden dan calon wakil presiden sesungguhnya telah diatur sebagaimana pasal 6 ayat 2, pasal 6A Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), pasal 22E, Ayat (1) dan (2), serta pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriftip analisis dengan suatu metode pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tertier, serta teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama, pertimbangan hakim mengenai open legal polcy adalah logika yang keliru bahwa syarat pengusulan calon presiden dan wakil presiden merupakan close legal polcy sesuai pasal 6A Ayat 2 UUD Tahun 1945. Kedua, MK menolak permohonan pemohon sehingga Presidential Threshold tetap berlaku, maka pemilu presiden dan wakil presiden 2019 akan menggunakan ambang batas pemilu legislatif tahun 2014 hal ini tidak sejalan dengan spirit UUD Tahun 1945 yang mengamanatkan keadilan dan kepastian hukum pada pemilu serentak. Ketiga, terdapat implikasi pada pemilu 2019 yaitu rakyat indonesia tercederai hak politiknya sebab dalam kurun waktu lima tahun kebelakang telah lahir generasi baru yang mempunyai hak pilih baru dan tidak luput dari warga yang telah meninggal dunia serta partai politik baru akan kehilangan haknya yang telah dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945