Pelaksanaan hak dan kewajiban mantan suami terhadap istri dan anak: Studi kasus di Desa Wangunjaya Kecamatan Pakenjeng Garut

Menurut Undang-undang nomor 1 tahuhn 1974 pasal 41 dan kompilasi Hukum Islam pasal 149 mengatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraiaan dapat menyebabkan akibat Hukum yang harus dilaksanakn oleh kedua pasangan yang bercerai diantaranya ialah : Bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, untuk kepentingan anak tersebut. Untuk biaya pemeliharaan bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anaknya. Dalam kewajiban mantan suami terhadap istri ialah memberikan mutah yang layak kepada bekas istri berupa uang benda, dan memeberikan nafkah maskan dan kiswah. Namun fakta berbeda ditemukan di Desa Wangunjaya Kabupaten garut yang dimana sebagian dari masyarakat desa tersebut melakukan perceraiaan namun tidak melaksanankan kewajiban setelah mereka bercerai daintaranya yaitu memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak dan nafkah kepada bekas istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Hak dan Kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dan anak pada perceraiaan di luar pengadilan agama dan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Hak dan kewajiban mantan Suami terhadap mantan Istri dan Anak. Penelitiaan ini bertolak dari teori sadzu dzari’ah diartikan sebagai perantara jalan yang membawa kepada kejelekan kerusakan saja atau sebagai perantara jalan yang membawa kepada sesuatu (kejelekan atau kebaikan). Jadi, meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada Sumber hukum saddu-addari’ah. Teori di atas disambungkan dengan bagaimana bahayanya melakukan perceraiaan di luar pengadilan yang menyebabkan pelaksanaan hak dan kewajiban mantan suami terhadap istri dan anak tidak tidak terikat scara hukum di depan hakim dalam sidang di pengadilan . Walaupun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah di suatu daerah tetap saja kewajiban untuk melakukan Perceraian di depan sidang pengadilan agama merupakan suatu keharusan yang mesti dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan jenis data kualitatif (deskriptif) dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dari hasil wawancara dan mengambil kesimpulan dari data-data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima orang responden, seluruhnya melakukan perceraiaan tanpa melakukan sidang ke pengadilan. Tatacara yang dilakukan oleh kelima responden sama yaitu dengan musyawarah secara lisan kepada keluarga dan para tokoh ustadz setempat dengan lembaran kertas hitam diatas putih. akibat hukum yang timbul dari perceraiaan di luar pengadilan di desa Wangunjaya menunjukan dampak yang tidak sejalan dengan Undang-undang. Dimana Hal tersebut dikarenakan faktor kesadaran Hukum di desa Wangunjaya memandang bahwa Pelaksanaan hak dan kewajiban Mantan Suami terhadap mantan istri dan Anak yang tidak dilaksanakan, hal ini menjadi hal yang biasa terjadi dalam Perkawinan dan menjadi resiko atas putusnya perkawinan