Prinsip hukum Islam dalam perceraian di luar pengadilan agama: Studi atas penyelesaian sengketa perceraian di Desa Sungai Buntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang tahun 2015

INDONESIA : Perceraian merupakan salah satu ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang 7 Tahun 1989 Pasal 65 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menjelaskan bahwasannya “perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Ketentuan ini berbeda dengan perceraian yang dilakukan di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang yang pada Tahun 2015 terdapat 5 pasangan yang melakukan perceraian tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Berdasarkan permasalahan terebut di atas, maka penelitian ini mempunyai berbagai tujuan penelitian yang hendak di capai ialah : untuk menjelaskan terhadap proses perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, untuk menguraikan beberapa faktor penyebab banyaknya perceraian di luar pengadilan, untuk mengkaji pandangan tokoh masyarakat terhadap banyaknya perceraian di luar pengadilan, untuk memberikan penjelasan terhadap dampak yang ditimbulkan dari adanya perceraian di luar pengadilan agama, untuk mengetahui kemudian menganlisis terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat ketika melakukan perceraian. Teori yang mendukung dalam penelitian ini ialah : teori tujuan hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, dan keberlakuan hukum. Dimana teori tersebut dikaitkan dengan hadirnya UU No 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan KHI Pasal 115, serta tujuan dari teori tersebut yang dikaitkan dengan UU dan KHI ialah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, dan kemaslahatan. Metodologi penelitian ini menggunakan yuridis normatif melalui pendekatan sosiologis, dengan mengambil data primer dan sekunder, dengan data yang ditemukan ialah banyaknya masyarakat dalam melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yaitu sepanjang Tahun 2015 terdapat 5 pasangan (keluarga). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UU No.7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115. Dalam penelitian ini didukung oleh pendapat tokoh masyarakat yang menyatakan bahwasannya ketentuan mengenai perceraian di lakukan di depan siding Pengadilan Agama belum menjadi adat atau kebiasaan bagi masyarakat tersebut, serta mengaitkannya dengan konsep Al Adat al Muhakamatun. ENGLISH : Divorce is one of the provisions contained in Law 7 of 1989 Section 65 on Religious Courts and Compilations of Islamic Law (KHI) Article 115 explains that "divorce can only be done in front of the court of Religious Courts is trying and unsuccessful to reconcile the two parties . "This provision is different from the divorce done in the village of Sungaibuntu Kecamatan Pedes Karawang regency in the year 2015 there are 5 couples who make divorce not in accordance with the provisions mentioned above. Based on the problems stretcher above, this research has a wide range of research objectives to be achieved are: to explain the process of divorce conducted by the community in the village of Sungaibuntu District Pedes Karawang regency, to outline some of the factors causing the number of divorce out of court, to examine the views many public figures against divorce out of court, to provide an explanation for the impact of their divorce out of court religion, to find out later menganlisis against legal action by the community when the divorce. The theory behind this study are: the theory of law purposes, construction law, law enforcement, and legal enforceability. Where the theory associated with the presence of Law No. 7 of 1989 Article 65 and Article 115 KHI, as well as the purpose of the theory associated with the Act and KHI is to create justice, expediency, order and peace of society, and welfare. This research methodology uses normative juridical through sociological approach, by taking primary and secondary data, with the data found is the number of people in divorce outside Religious Court that is during Year 2015 there are 5 partner (family). Thus it can be concluded that the divorce done by the people of Sungaibuntu Village Pedes District Karawang regency is not in accordance with the provisions of Article 65 of Law No.7 Year 1989 and Compilation of Islamic Law (KHI) Article 115. In this study supported by the opinion of community leaders who stated that The provision of divorce in the presence of the Religious Courts has not become a custom or habit for the community, and link it with the concept of Al Adat al Muhakamatun