Upaya hukum istimewa melalui derden verzet sebagai perlawanan atas putusan sita eksekusi: studi putusan nomor: 79/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Sengketa keperdataan yang selanjutnya dalam putusannya mengharuskan terjadinya proses sita eksekusi terkadang kemudian menimbulkan gugatan baru dari pihak yang kalah maupun pihak di luar yang berperkara untuk mengajukan perlawan hukum terhadap putusan sita eksekusi dengan alasan ada hak-haknya yang dirugikan terkait objek tereksekusi. dalam praktiknya, perlawanan ini kemudian didasarkan kepada Pasal 195 Ayat 6 HIR tentang pihak yang memiliki legal standing mengajukan perlawanan hukum ini, akan tetapi dalam prosesnya seringkali terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan hukumnya tentang siapa pihak yang memiliki legal standing mengajukan perlawanan hukum ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum istimewa melalui Derden Verzet dalam hukum acara perdata peradilan agama, mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2812/Pdt.G/2011/PA.Cmi yang menolak perlawanan terhadap putusan pengadilan yang diajukan pelawan, serta mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam Putusan PTA Bandung Nomor: 79/Pdt.G/2012/PTA.Bdg yang mengabulkan banding pelawan sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2812/Pdt.G/2011/PA.Cmi. Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa dalam beberapa kasus, putusan yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya dalam perkara-perkara perdata mengharuskan terjadinya sita eksekusi terhadap objek sengketa. Akibat putusan eksekusi tersebut pihak yang kalah (tereksekusi) atau bahkan pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan pokok perkara merasa dirugikan oleh putusan sita eksekusi tersebut sehingga mereka menempuh upaya hukum untuk melawan putusan sita eksekusi tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum in concreto, sistem hukum dan sinkronisasi hukum. Metode pendekatan penelitian ini yang lebih tepat digunakan adalah metode penelitian content analysis. Data yang ditemukan adalah bahwa hakim pengadilan agama cimahi menganggap bahwa para pelawan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perlawanan hukum ini, sedangkan Hakim PTA Bandung justru mengabulkan gugatan para pelawan dan menganggap bahwa Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah salah menerapkan hukum acara mengenai Party Verzet dan Derden Verzet. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang diajukan oleh para pelawan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cimahi tentang sita eksekusi berdasarkan Pasal 195 HIR adalah tepat, hakim PA Cimahi keliru menerapkan Pasal 195 Ayat 6 HIR tentang siapa pihak yang dapat mengajukan perlawanan hukum terhadap putusan sita eksekusi