Pelaksanaan pasal 97 undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan berkenaan dengan kewajiban pencantuman label bagi produk makanan impor di Indonesia

Makanan impor yang masuk ke wilayah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi ketentuan mengenai pelabelan. Banyak makanan impor beredar di pasaran dengan label yang tidak menyatu dengan kemasan, penggunaan label tidak berbahasa Indonesia dan tidak menggunakan huruf latin, tidak ada kode barang MD/ML/P-IRT dan acuan kecukupan gizi yang tidak konsisten, serta tidak mencantumkan alamat produsen/importir (bagi produknya). Label merupakan jendela informasi serta perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk. Persoalan pelabelan produk makanan impor ini sangat penting untuk dikaji sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat dari produk makanan impor yang berbahaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan Pasal 97 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan berkenaan dengan kewajiban pencantuman label bagi produk makanan impor di Indonesia. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban pencantuman label produk makanan impor di Indonesia. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala pencantuman label pada produk makanan impor di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris merupakan metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan norma-norma tersebut dalam pelaksanaan di lapangan. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menguji data yang berkaitan dengan sistem labelisasi bagi produk makanan impor di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan berkenaan dengan kewajiban pencantuman label bagi produk makanan impor di Indonesia adalah belum terlaksana sepenuhnya dan belum berjalan dengan efektif dan efisien. Kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban pencantuman label bagi produk makanan impor di Indonesia ini diantaranya ialah banyaknya persyaratan yang sulit dipenuhi oleh importir; pajak yang cukup tinggi; kurangnya pengawasan dari pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan kewajiban pencantuman label pada produk makanan impor di Indonesia yaitu dengan mengadakan pertemuan berjangka dengan pihak APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) untuk mencari jalan tengah terhadap setiap persoalan dalam impor makanan; mengkaji lebih lanjut persoalan biaya cukai; Memperbanyak langkah sweeping ke supermarket-supermarket di seluruh wilayah di Indonesia serta mengadakan layanan pengaduan konsumen agar masyarakat dapat turut aktif mengawasi permasalah pelabelan produk makanan impor ini