Sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi perspektif hukum pidana Islam

Masalah pornografi merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan, pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan dimana diantaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HIV (AIDS) dan bahkan pembunuhan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pornografi NO.44 tahun 2008 tentang pornografi. Sedangkan dalam fiqih jinayah pornografi adalah yang menjadi salah satu wasilah terjadinya jarimah zina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: tindak pidana pornografi dalam Undang-undang no.44 tahun 2008 tentang Pornografi, relevansi sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-undang no.44 tahun 2008 tentang Pornografi, tindak pidana pornografi dalam hukum pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis isi (conten analysis) terhadap kitab Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tetang pornografi, buku-buku Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) / Al-Qur’an atau buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dan teknik data yang digunakan adalah kepustakaan. Kajian Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi. Relevansi Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dikatakan pornografi adalah “Setiap orang yang memperdengarkan mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Tindak pidana pornografi dalam Hukum Pidana Islam, Adalah perbuatan yang menjadi salah satu wasilah terjadinya jarimah zina, karena hal tersebut merupakan factor yang dominan yang bisa mendorong pada perbuatan yang mendekati kepada zina. Karena itu, apabila tindak pidana pornografi beserta sanksinya tidak terdapat dalam ketentuan syari’at hukum Islam, maka dapat di tentukan melalui lembaga Ta’zir Adapun bentuk sanksi pornografi menurut pendapat para ulama adalah sebagai berikut: Bertobat, Di peringatkan di depan umum, Diasingkan. diberlakukan apabila membawa kemaslahatan, sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu