Sanksi penyertaan tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Islam: Analisis pasal 16 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”. Pengaturan dalam pasal ini adalah penerapan sanksi terhadap pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana korupsi, jika dalam sebuah peristiwa pidana terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penyertaan melakukan tindak pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Islam. Dalam Hukum Pidana Islam terdapat empat teori hukuman yang merupakan teori penyertaan melakukan tindak pidana yaitu: Pertama, hukuman pokok (al-‘uqubat al-asliyah). Kedua, hukuman pokok (al-‘uqubat al-badaliyah). Ketiga, (al-‘uqubat al-takmiliyah). Sedangkan teori penyertaan melakukan tindak pidana menurut KUHP ada tiga, yaitu: Pertama, teori adaequaat (sesuai seimbang) von Kries. Kedua, teori objectiv-nachttralicher Prognose. Ketiga, teori gabungan (Verenigings Theorie). Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode content analysis (analisis isi) terhadap Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sumber hukum primer at-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamy, buku-buku Fiqh Jinayah lainnya, (al-Qur’an dan Hadits) dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian dan teknik yang digunakan adalah kepustakaan. Dalam Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dihukum sebagai orang yang melakukan dibagi atas dua macam, yaitu: pembuat langsung dan Pembuat Tidak Langsung Fiqh Jinayah pun menjelaskan bahwa Penyertaan Tindak Pidana yang dapat dihukum dibagi atas dua macam, yaitu: Pelaku Langsung (isytirak al-mubasyir) misalnya seperti yang sering terjadi pada kerusuhan-kerusuhan pada demonstrasi atau perkelahian secara keroyokan. Dan pelaku tidak langsung (isytirak bi-tasabbubi) misalnya ada dua orang bersepakat untuk membunuh orang ketiga, kemudian kedua-duanya pergi, lantas yang satu mengikat korban dan yang lain memukul kepalanya sehingga mati, maka kedua-duanya bertanggung jawab atas kematian tersebut. Analisis Fiqh Jinayah terhadap Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang berbuat dengan langsung, bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung