Prinsip-prinsip hukum islam tentang hubungan industrial ketenagakerjaan dan transformasinya terhadap pelaksanaan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

INDONESIA Permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah setiap subjek hukum, pada dasarnya, memiliki kekuasaan untuk malakukan tindakan hukum sendiri baik untuk melakukan transaksi, bisnis ataupun akad perjanjian akan tetapi, realitanya diantara mereka ada yang dianggap belum cakap atau tidak cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum tersebut dan karenanya menurut peran orang lain ataupun hukum yang telah ditentukan dalam rangka memperoleh hak atau menunaikan kewajiban oleh karena itu, transformasi hubungan industrial lebih penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan industrial dan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ada Tri partit (buruh atau pegawai, pengusaha dan pemerintah) dan merumuskan prinsip-prinsip hukum islam dalam transformasinya UU tersebut. Untuk grand theory dipergunakan teori hukum alam; midle theory memakai teori kredo; dan aplikative theory menggunakan teori maslahah wahab afifi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis filosofis. Sumber data primer berupa referensi-referensi utama yang terkait langsung dengan objek penelitian, baik berupa buku-buku, jurnal, perundang-undangan ataupun hasil-hasil penelitian yang membahas langsung tentang undang-undang No. 23 Tahun 2003 tantang ketenaga kerjaan. Sumber data sekunder berbentuk bahan-bahan pustaka lain, baik buku-buku, kitab, majalah, websait, atau hasil penelitian lain yang ada hubungannya dengan data yang diperlukan Data penelitian menunjukan bahwa: 1. hakikat hubungan industrial adalah otoritas yang diberikan kepada buruh/pegawai, pengusaha dan pemerintah terutama tentang sarana ibadah. 2. Teori-teori hubungan industrial dan ketenagakerjaan hukum bisnis relatif sama meskipun ada beberapa berbedaan tetapi tidak signifikan. 3. Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan hukum bisnis bagian dari hukum islam yang bersifat dayani, membutuhkan bantuan negara untuk mengaturnya dalam bentuk legislasi. 4. Perubahan masyarakat dari tradisional ke modern dan perubahan bentuk hukum dari tidak tertulis menjadi tertulis memberikan harapan optimis bagi legislasi hubungan industrial. Temuan dalam disertasi ini tujuannya sama antara buruh, pengusaha dan pemerintah, adapun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal perbedaan yang tidak sesuai dengan harapan masing-masing. ENGLISH The Issues raised in this dissertation are any legal subject, basically, has the power to do legal action itself well to make a transaction, business or contract agreement. But, in this reality some of them are considered not competent or incompetent to perform legal acts. According to the roles of others or laws that have been determined in order to acquire rights or fulfill obligations. Therefore, the transformation of industrial relations is more important. This study was aimed to analyze the relationship between industrial and Law No. 13 of 2003 on manpower. There are three partite (workers or employees, employers and government) and formulate the principles of Islamic law in the transformation of that laws. For a grand theory was used theory of natural law, for midle theory is using the theory of creed; and aplicative theory was the theory of maslaha afif Wahab. The method used is descriptive method with philosophical juridical approach. The Sources of primary data in the form of references directly related to the main object of research, both in the form of books, journals, legislation or research results are discussed directly on the Act no. 23, 2003 about employment. The secondary data source are other library materials, books, magazines, websait, or the results of other studies that have anything to do with the data needed. Data showed that: 1. the nature of industrial relations is the authority given to the workers / employees, employers and the government, especially on places of worship. 2. Theories of industrial relations and employment business laws are relatively similar although there are some differents but not significantly. 3. The Laws number 13 of 2003 and the business law section of Islamic law which is dayani, need to regulate state aid in the form of legislation. 4. The change from traditional to modern society and changes in the legal form of unwritten into written gives optimistic expectations for industrial relations legislation. The findings in this dissertation is the same purpose between workers, employers and the government, while in the practice there are still some things that are not in accordance with the differences in their respective expectation