Anggaran pendapatan dan belanja negara berbasis hukum ekonomi syari’ah: kritik hukum islam terhadap undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara di Indonesia

INDONESIA Penelitian ini dilatarbelakangi asumsi yang menyatakan bahwa kemajuan suatu negara bukan hanya dilihat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, tetapi juga dapat dilihat dari stabilitas politik, hukum, dan ekonominya. Indonesia sebagai salah satu Negara dengan mayoritas penduduknya beragama idealnya menerapkan system ekonomi berbasis hukum ekonomi syari’ah, namun faktanya UU APBN di Indonesia masih minim dengan muatan norma-norma hukum ekonomi syari’ah. Penelitian ini bertujuan: (a) untuk menganalisis hakikat, urgensi, dan tujuan penyusunan UU APBN berbasis hukum ekonomi syari’ah dan politik hukum di Indonesia; (b) menganalisis teori-teori hukum tentang APBN berbasis hukum ekonomi syari’ah dan aplikasinya dalam penyusunan UU APBN di Indonesia; (c) menganalisis tata cara menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan negara berdasarkan konsep hukum ekonomi syari’ah dalam penyusunan UU APBN di Indonesia; (d) menganalisis hambatan dan strategi politik hukum untuk menyusun UU APBN berbasis hukum ekonomi syari’ah dalam UU APBN di Indonesia; dan (e) menganalisis kritik hukum ekonomi syari’ah terhadap kebijakan politik hukum anggaran dalam UU APBN di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode historis-normatif (historical-normative method) dan pendekatan studi kepustakaan (library research approach). Sumber data primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari sejumlah literatur yang erat kaitannya dengan konsep dan teori UU APBN berbasis hukum ekonomi syari’ah serta aplikasinya dalam UU APBN di Indonesia. Sedangkan teknik pengumpulan data dipero¬leh dari book review, dokumentasi, dan wawancara. Analisa data dilakukan secara deduktif dan induktif. Kerangka teori yang digunakan adalah teori utama (grand theory): teori negara hukum. Sedangkan teori menengah (middle range theory): teori pemisahan kekuasaan. Adapun teori aplikatif (applicative theory): teori politik hukum dan kritik hukum. Melalui penelitian ini penulis dapat menyimpulkan: (a) APBN Syari’ah adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwa¬kilan Rakyat (DPR), yang sangat penting diimplementasikan dalam penyeleng¬garaan negara serta bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syari’ah bagi kesejahteraan ekonomi rakyat dan kemaslahatan umum (maslahat al-ammah); (b) penerapan teori-teori hukum Islam dapat dilakukan dalam penyu¬sunan RUU APBN berbasis hukum ekonomi syari’ah dan dimuatnya aspek filosofis, sosio¬logis, politis, dan yuridis dalam Konsideran dan Materi Hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2015; (c) Hambatan utama penerapan norma-norma hukum ekonomi syari’ah dalam UU APBN adalah struktur (structure), substansi (substance), dan kultur hukum (legal culture). Sedangkan strategi untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan pendakatan konstitusional, struktural, dan kultural; (d) tata cara menggali pendapatan negara dalam UU APBN berbasis hukum ekonomi syari’ah diperoleh dari semua sumber yang halal, bebas riba, gharar, dan maisyir, termasuk pengeluarannya berbasis pada kebutuhan publik serta pembiayaan apabila mengalami defisit. Sedang¬kan dalam UU APBN Nomor 27 Tahun 2014 adalah bertujuan untuk cadangan kas negara dari ancaman krisis ekonomi dan moneter; dan (e) Konsep UU APBN syari’ah terbukti lebih memiliki keunggulan dibandingkan dengan UU APBN Konvensional baik dari segi etika maupun norma hukum. Temuan penting dari penelitian ini adalah secara akademik terumus¬kannya konsep APBN berbasis hukum ekonomi syari’ah dalam bingkai politik hukum ekonomi syari’ah (siyasah al-syar’iyyah fi fiqh al-dusturiyyah wa al-maaliyah). ENGLISH This research is based on the assumption that the progress of a country is not only seen from the progress of science and technology, but also can be seen from political stability, law and economy. Indonesia as a country with a Muslim population predominantly ideally applying the system of sharia economic laws, but the fact the State Budget Law in Indonesia is still minimal in charge of economic norms of sharia law. This study aims to: (a) to analyze the nature, urgency, and the purpose of the State Budget Law based on sharia and political economy law in Indonesia; (b) to analyze the Islamic legal theories based on sharia economic law to the State Budget Law and its application in the preparation of the State Budget Law in Indonesia; (c) to analyze the procedures for digging and managing the financial and material resources of the state is based on the concept of sharia economic law in the preparation of the State Budget Law in Indonesia; (d) to analyze the barriers and legal political strategy to prepare the State Budget Law based on sharia economic law in the State Budget Law in Indonesia; and (e) to analyze the critical of sharia economic law on political policy budget law in the State Budget Law in Indonesia. This study uses historical-normative method and library research approach. Sources of primary data, secondary, and tertiary obtained from a number of literature that is closely related to the concept and the theory of State Budget Law based on sharia economic law and its application in the State Budget Law in Indonesia. While the technique of collecting data referred to the book reviews, documentation, and interview. The data were analyzed by deductive and inductive. The legal state theory is used to the main theory or grand theory. While the separation of powers theory is used to the middle range theory. The political of law and legal criticism theories are used to applicative theory. Through the research, I conclude: (a) Sharia State Budget Law is the annual financial plan adopted by the Government and approved by the People Representative Council or DPR, which is very important to be implemented in the state and aims to implement the principles and economic principles of shariah law for economic prosperity the people and the public good (mashlahah al-ammah); (b) the application of the theories of Islamic law can be carried out in a State Budget Law preparation through implementing the aspect of sharia economic doctrines, philosophical, sociological, political, and juridical in the Preamble and Materials Law in the Law of State Budget Number 27 of 2014 on State Budget and Revenue Expenditure Year 2015; (c) The main obstacle implementation of the norms of sharia economic law in the State Budget Law is the structure, substance, and legal culture. While strategies to address them can be done with an approach constitutional, structural, and cultural; (d) the procedures for digging the state revenue in State Budget Law based on sharia economic law must be derived from all sources are lawful, free of usury, gharar, and maisyir, including expenditures based on the needs of the public and if the financing deficit. State Budget Law Noumber 27 of 2014 is aimed at the country's cash reserves from the threat of economic and monetary crisis; and (e) the concept of the State Budget Law based on sharia economic law proved more has advantages over the conventional Budget Law in terms of both ethical and legal norms. The important finding of this study is academically constructed the construction of State Budget Law based on sharia economic law in the framework of the sharia political economic law (siyasah al-syar'iyyah fi al-fiqh al-siyasah al-dusturiyyah wa al-maaliyah)