Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kreditur (BANK)

ABSTRAK Fitria Nur Wulandari : Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga sebagai Kreditur (Bank). Perjanjian perkawinan adalah suatu ikatan antara pasangan suami isteri untuk kesejahteraan hidup berumah tangga baik mengatur tentang harta ataupun hal lain yang ditentukan oleh para pihak yang membuatnya yang tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Hal ini menjadi prioritas utama karena pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pra putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hanya mengatur dapat dibuatnya sebuah perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut substansi pada Pasal 29 perihal perjanjian perkawinan menjadi diperluas sehingga pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama perkawinan tersebut suami-isteri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan. Hal ini memberikan posisi yang tidak menguntungkan bagi Bank (Kreditur) sebagai lembaga yang memberikan jasa kredit kepada masyarakat mengakibatkan kedudukan hak preveren atas objek jaminan kredit menimbulkan keraguan dan meragukan perlindungan hukum bagi bank diatas kertas perjanjian perkawinan yang dibuat saat perkawinan berlangsung oleh para pihak yang membuatnya yang didalamnya akan memuat klausul keterikatan pihak ketiga sepajang mengikat bagi pihak ketiga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan, bagaimana permasalahannya bagi pihak ketiga (Bank) sebagai kreditur dan pelaksanaannya perjanjian perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung . Kerangka teori yang diambil adalah teori perjanjian, teori kehendak (wilstheorie), teori pernyataan (verklaringstheori), dan teori kepercayaan (vertrouwenstheorie). Berangkat dari teori-teori tersebut penulis dapat melihat dan menyimpulkan gejala-gejala yang berkaitan dengan teori yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yang dilakukan secara Yuridis Normatif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yaitu berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan akibat yang tidak efektif dan mengurangi prinsip kehati-hatian bagi perlindungan hukum pihak ketiga (Bank) sebagai kreditur akibat perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak saat perkawinan berlangsung, yang memuat klausula mengikat bagi pihak ketiga sepanjang mengikat pihak ketiga sehingga menjadikan ketidakpastian kedudukan hak preveren atas objek jaminan kredit bank