Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan oleh BPJS di Kabupaten Ciamis ditinjau dari Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang badan penyalenggara jaminan sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. BPJS menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia dan BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemeberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. BPJS sebagai badan hukum publik memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka peserta asuransi kesehatan sosial atau BPJS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal oleh Rumah Sakit yang bekerjasam dengan BPJS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Bagaimana pengaturan pelayanan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial di Kabupaten Ciamis. 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Ciamis. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada subyek hukum apabila hukum yang dibuat oleh pemerintah telah dapat berlaku secara efektif. Sehingga untuk menilai suatu hukum telah berlaku efektif atau belum maka dapat menggunakan teori efektivitas. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam program pelayanan kesehatan BPJS. Serta menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan, dalam hal ini mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam program pelayanan kesehatan BPJS. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, 1) pengaturan pelayanan kesehatan BPJS di Kabupaten Ciamis diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS wajib membayar fasilitas kesehatan pelayanan yang diberikan kepada peserta. 2) pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Ciamis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Terdapat kendala BPJS Kesehatan Kabupaten Ciamis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan yaitu masih sering dikeluhkan peserta adanya tarikan atau dengan biaya pribadi. Adapun upaya dari BPJS Kesehatan Kabupaten Ciamis untuk memenuhi hak-hak peserta BPJS meningkatka