Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Cianjur

Pelayanan publik seringkali menjadi topik yang dibicarakan mengingat banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah, untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Cianjur membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik yaitu Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 yang dalam implementasinya menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan kebijakan tersebut. Peraturan daerah ini dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik adalah dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Cianjur. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis sejauhmana implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 yang diselenggarakan oleh pihak dinas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, peneliti mengumpulkan, mengananlisis, dan menginterpretasikan data yang didapat untuk menalaah suatu topik penelitian secara mendalam, intensif dan komprehensif dari segi jenis penelitian. untuk memperoleh informasi, penulis melakukan observasi, studi kepustakaan dan wawancara dengan informan. Penelitian ini mengacu kepada teori implementasi kebijakan publik dengan Model Geoge C. Edward III yang dalam pendekatannya terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil yang diperoleh penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 belum berjalan secara optimal sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan. Hal ini dikarenakan implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 masih mengalami hambatan, pertama. pengadaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang aktivitas para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, pelaksanaan komunikasi yang dilakukan yang belum maksimal, Ketiga, Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar operasional. dan keempat, sikap dari pelaksana kebijakan yang masih belum sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Perda No. 6 Tahun 2013