Tindakan tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dihubungkan dengan pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. UU 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai tertangkap tangan, dan UU 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPK. Artinya, pelaksanaan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK harus sesuai dengan KUHAP dan UU KPK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tindakan tangkap tangan yang selama ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apakah sesuai dengan KUHAP dan UU KPK, dan untuk mengetahui kendala dan upaya KPK dalam melaksanakan tindakan tangkap tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan implementasinya yang menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Kemudian pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan tindakan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK umumnya sesuai dengan KUHAP. Meskipun tindakan tangkap tangan tidak diakomodir secara implisit oleh satu aturan tertentu namun KUHAP dinilai dapat memayungi dan memberikan dasar hukum terhadap tindakan tangkap tangan. Tindakan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK mengacu pada KUHAP Pasal 1 Angka 19. Penggunaan kalimat “atau” setelah unsur pertama, menunjukkan bahwa unsur Pasal tersebut berdiri sendiri yang bersifat alternatif tidak kumulatif, dalam hal ini terdapat empat alternatif situasi atau keadaan yang tidak tergantung pada situasi atau keadaan lainnya. Hal ini diperkuat dengan Pasal 111 Ayat (1) KUHAP yang dapat ditafsirkan bahwa Penyelidik KPK yang melakukan upaya tangkap tangan wajib menyerahkan tersangka “baik beserta maupun tanpa barang bukti” kepada Penyidik. Ketiadaan barang bukti tidak menjadikan tindakan tertangkap tangan yang dilakukan oleh KPK menjadi tidak sah. Tidak adanya alat bukti tidak menjadi alasan penghentian penegakan hukum yang seharusnya. Terkait penyadapan, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan terdapat dalam Pasal 12 huruf a UU 30/2002 tentang KPK. Kendala yang dihadapi KPK adalah kendala teknis yaitu tidak ditemukan alat bukti pada tempat kejadian perkara, pelaku lebih memahami keadaan tempat kejadian perkara. Kendala non teknis yaitu dukungan kepada KPK belum sepenuhnya, terbukti dengan adanya hak angket dari DPR, peraturan mengenai penyadapan kurang jelas, tentang batasan kewenangan, prosedur dalam melaksanakan penyadapan. Upaya untuk mengatasi kendala teknis yaitu memitigasi resiko tindakan tangkap tangan. KPK bekerja sama dengan BPK dan instansi terkait untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut berjalan dengan baik dan peningkatan SDM penyelidik di dalam tindakan tangkap tangan. Upaya non teknis yaitu adanya dukungan dari lembaga penegak hukum terkait tentang kewenangan penyadapan oleh KPK kaitannya dengan tindakan tangkap tangan, dan revisi UU No. 30 Tahun 2002 sepanjang tentang kejelasan wewenang penyadapan oleh KPK