Aspek hukum terhadap perjanjian penjualan langsung berjenjang antara PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia dengan distributor dihubungkakn dengan pasal 21 huruf g Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2008 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung

Peraturan Menteri Perdagangan No. 32 Tahun 2008 menegaskan pada Pasal 21 huruf g bahwa perusahaan dilarang mengharuskan atau memaksakan mitra usaha untuk membeli barang dan/atau jasa untuk dijual atau pemakaian sendiri dalam jumlah besar yang melebihi kemampuannya dalam menjual. Namun pada kenyataannya, PT. MSI menerapkan sistem pembelian ulang otomatis yang setiap bulannya memotong komisi distributor untuk digantikan dengan produk dari MSI tanpa sepengetahuan distributor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan perjanjian penjualan langsung berjenjang antara PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia dengan distributor, dan akibat hukum perjanjian penjualan langsung berjenjang yang dilakukan PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia dengan distributor dihubungkan dengan Pasal 21 huruf g Peraturan Menteri Perdagangan No 32 Tahun 2008. Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa Pasal 21 huruf g Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008 yang melarang perusahaan untuk memaksakan distributor untuk membeli barang dan/atau jasa dengan jumlah besar. Dalam aspek hukum hal tersebut seharusnya menghasilkan keadilan, kebenaran dan kepercayaan antara perusahaan dengan distributor agar tidak ada yang mengalami kerugian antara kedua belah pihak yang sudah membuat perjanjian. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian di analisis, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, atau literatur-literatur serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dengan pembahasan objek penelitian. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa kedudukan perjanjian penjualan langsung berjenjang antara PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia dengan distributor adalah tidak sah karena perjanjian tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan perjanjian itu tidak dilakukan dengan itikad baik, adapun akibat hukum perjanjian penjualan langsung berjenjang yang dilakukan oleh PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia dengan distributor dihubungkan dengan Pasal 21 huruf g Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008 yaitu batal demi hukum karena salah satu syarat objektif pada saat membuat perjanjian ada kekurangan atau tidak terpenuhinya syarat objektif dalam hal ini sebab yang halal sebagaimana yang sudah diperjanjikan, maka sesuai dengan peraturan menteri perdagangan No. 32 Tahun 2008 perusahaan menerima sanksi berupa sanski administratif yaitu diberhentikannya sementara SIUPL dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan yang sudah ditentukan oleh pejabat penerbit SIUPL