Praktik transaksi pertukaran mata uang bitcoin di dunia maya

Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat hampir seluruhnya memerlukan uang sebagai alat transaksi dalam pembayaran. Semua kalangan masyarakat dari tingkat bawah hingga kalangan tingkat atas tidak lepas dari penggunaan uang. Persoalannya uang kertas yang sekarang digunakan mempunyai nilai yang tidak stabil, yaitu selalu mengalami penurunan. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, yang awal mula bentuknya berupa logam, kertas, dan ada pula yang berbentuk digital atau elektronik yang menandakan bahwa perkembangan teknologi yang semakin maju. Selain itu, terdapat pula bentuk mata uang yang baru yakni mata uang virtual atau bisa disebut Bitcoin. Bitcoin dikembangkan dengan idealisme bahwa mata uang yang baik tidak dikontrol oleh pemerintah atau bank sentral. Penelitian ini menjelaskan mengenai Bitcoin sebagai mata uang virtual yang ditinjau dari segi mekanisme transaksi pertukarannya, manfaat dan mafsadat yang didapatkan, kemudian bagaimana kedudukan transaksi pertukaran Bitcoin dalam hukum ekonomi syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan atau menambah pengetahuan bagi para akademik maupun praktisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan transaksi pertukaran mata uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka (library research) yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yakni peneliti mengambil data secara langsung dari buku mengenai Bitcoin itu sendiri serta Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency lainnya dalam siaran pers 16/6/Dkom. Sedangkan teori yang digunakan yaitu teori uang dan teori pertukaran mata uang atau disebut dengan al-Sharf. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Bitcoin tidak sepenuhnya memenuhi syarat suatu benda sebagai uang. Transaksi pertukaran Bitcoin lebih banyak mengandung unsur kemafsadatannya dibandingkan dengan manfaatnya, hal ini dilihat dari status Bitcoin dan transaksi pertukarannya. Bank Indonesia sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait Bitcoin dalam siaran pers 16/6/DKom terkait Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kemudian, jika dikaitkan dengan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Sharf, transaksi Bitcoin jelas tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut