Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 21 tahun 2011 Kabupaten Bandung Barat tentang penyelenggaraan pasar, retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan mengenai toko modern

Perkembangan pasar dewasa ini di Kabupaten Bandung Barat sangat cepat. Perkembangan tersebut berdampak pada kegiatan usaha yang ada dimasyarakat pun menjadi lebih kompleks. Lebih dari itu hadirnya toko modern dilingkungan masyarakat tentu menjadi hal positif sebagai bentuk kemajuan fisik masyarakat. Namun berdasarkan data dan fakta yang terjadi, tidak semua toko modern adalah toko modern yang legal ataupun tidak melanggar ketentuan pemerintah. Terdapat toko modern yang melakukan pelanggaran pasal 16 tentang jarak toko modern dengan pasar tradisional. Hal tersebut merupakan masalah yang melatar belakangi penelitian ini. Masalah tersebut menjadi tolak ukur sejauh mana pemerintah melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan Mengenai Toko Modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang ada dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011. Kedua tujuan diatas adalah sangat penting untuk diteliti agar mampu mengetahui kinerja pelaksanaan kebijakan. Teori yang digunakan dalam peneitian ini adalah teori Van Metter dan Carl Van Horn. Terdapat enam dimensi yang dijadikan alat mengukur kinjela implementasi kebijakannya yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan,ekonomi, sosial dan politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Objek peneltian dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Kabupaten Bandung Barat masih belum maksimal, masih banyak yang harus dievaluasi oleh pelaksana kebijakan. Dan masih ditemukannya hambatan-hambatan yaitu administrasi, kuantitas sumber daya manusia, kekuatan hukum yang masih rancu dan alur komunikasi serta koordinasi yang masih pasif