Perjanjian jaminan fidusia terhadap parate eksekusi dan perlindungan hukum bagi kreditur pada akad murabahah dalam pembiayaan usaha menengah kecil dan mikro di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Sumedang

Jaminan Fidusia memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan pembiayaan di KSPPS TAM Sumedang. Tapi dengan semakin banyaknya anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah disertai pengikatan jaminan fidusia, tidak setiap anggota pembiayaan mampu melaksanakan kewajiban pembayarannya sampai selesai. Di pertengahan, ada saja anggota pembiayaan yang melakukan wanprestasi atas dasar kelalaian sehingga mencederai perjanjian yang telah disepakati. Hal inilah yang sering menimbulkan kerugian bagi pihak KSPPS TAM Sumedang sampai berujung pada keharusan adanya tindakan sita jaminan fidusia tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami: 1). Langkah penanganan bagi anggota yang melakukan wanprestasi terkait jaminan fidusia terhadap parate eksekusi dan faktor penghambatnya, 2). perlindungan hukum bagi kreditur terkait sita jaminan fidusia terhadap parate eksekusi dan 3). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sita jaminan dalam suatu akad perjanjian. Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran tentang akad murabahah, perjanjian, dan sita jaminan fidusia. Ketentuan yang termuat dalam klausul akad pembiayaan di KSPPS TAM Cabang Sumedang haruslah sesuai dengan berbagai regulasi yang berlaku. UUJF No. 42 Tahun 1999 merupakan acuan utama yang berhubungan dengan jaminan fidusia, begitupun ketentuan jaminan yang termuat dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IX/2000 tentang Murabahah. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan studi kasus, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum pustaka yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau bahan atau norma-norma dalam hukum dengan mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhambatnya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilatarbelakangi oleh lemahnya kekuatan hukum dari pihak lembaga dan ada nya keterlibatan pihak ketiga sebagai sekutu anggota. Analisis perjanjian jaminan fidusia menunjukkan adanya klausul yang perlu diperbaiki dan dibenahi untuk meminimalisir faktor penghambat pelaksanaan sita jaminan fidusia. Perlindungan hukum bagi kreditur termuat dalam UUJF No. 42 Tahun 1999. Sita jaminan fidusia diperbolehkan berdasarkan sisi kemaslahatan yang disebut maslahah al hajjiyat