Implementasi Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance Tinjauan Siyasah Dusturiyah : Studi Kasus Kecamatan Purwadadi

Lahirnya Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance, sebagai perwujudan pemerintahan yang amanah. Adanya ketidak sesuaian yang terlihat di wilayah Kecamatan Purwadadi mengenai keterbukaan informasi publik dengan apa yang peneliti lihat di daerah lain yang dinilai telah memberikan keterbukaan informasi publik menjadi perhatian utama. Peraturan Bupati tersebut diciptakan untuk menjamin hak masyarakat terhadap informasi publik dapat terpenuhi. Untuk menjalankan itu semua diangkatlah PPID dan PPID Pembantu yang berwenang untuk memberikan layanan mengenai informasi publik. Atas dasar pernyataan tersebut di atas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan Bupati Subang Nomor 16 tahun 2014 di wilayah Kecamatan Purwadadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui relevansi pelaksanaan good governance dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini ditunjang dengan teori implementasi, teori informasi publik, teori good governance yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip dalam mewujudkan good governance, serta prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial, Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data-data tertulis yang berasal dari literatur-literatur serta data yang diperoleh dari teknik observasi di Kantor Kecamatan Purwadadi beserta kantor Desa di wilayah Kecamatan Purwadadi dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang belum dapat direalisasikan dengan maksimal. Terdapat faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut diantaranya dari aspek hukum bahwa peraturan tersebut masih memiliki kekurangan, sumber daya manusia yang kurang, sarana yang belum tersedia secara maksimal, aspek keuangan yang belum memadai. Kemudian terdapat relevansi antara prinsip-prinsip good governance dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Dalam praktiknya prinsip-prinsip tersebut belum dapat dilaksanakan secara sepenuhnya. Kata Kunci : Implementasi, Informasi Publik, Good Governance